BLT Desa Bakal Cair Lebih Cepat

KBRN, Jakarta : Kementerian Keuangan memberikan kelonggaran dalam penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020. 

“Melalui PMK ini, dilakukan redesign penyaluran Dana Desa dan perubahan skema Bantuan Langsung Tunai Desa,”  kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Dalam redesign penyaluran Dana Desa, jelasnya,  Menteri Keuangan memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II, sehingga persyaratannya menjadi lebih sederhana. Selain itu, penyaluran Dana Desa Tahap I dan II masing-masing dilakukan dalam tiga kali yaitu 15%, 15% dan 10%.

“Berbeda dengan PMK sebelumnya yang mewajibkan adanya laporan pelaksanaan BLT Desa sebagai syarat penyaluran, maka pada PMK ini persyaratan penyaluran Dana Desa tersebut dihilangkan atau tanpa persyaratan. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan  dua kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu. Pengaturan ini lebih cepat dibanding PMK sebelumnya yang hanya dapat dilakukan setiap bulan,”  jelas Astera Primanto.

Sementara itu  dengan perubahan skema Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), pemerintah menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp2.700.000/KPM.  Dengan demikian total anggaran untuk BLT Desa meningkat dari Rp21,19 triliun menjadi Rp31,79 triliun.

Disamping itu, jangka waktu pemberian BLT ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian, tiga bulan pertama sebesar Rp600.000/KPM/bulan, dan  tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000/KPM/bulan.

“Dalam rangka memberikan keleluasan bagi Pemerintah Desa dalam menganggarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat, PMK juga menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa,” sambung Astera Primanto.

Di samping itu,  pemerintah memberikan batasan atas ketentuan pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa, Bagi Pemerintah Desa yang tidak dapat melaksanakan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersbut tidak dikenakan sanksi.

Dengan kemudahan penyaluran Dana Desan untuk keperluan BLT Desa diharapkan dapat membantu masyarakat desa yang terkena dampak Covid 19 secara ekonomi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00