RUU Ciptaker Solusi Bagi UKM Untuk Berkembang

KBRN, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menolak anggapan sebagian kalangan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) lebih banyak berpihak kepada pengusaha besar. 

“Ini salah besar, RUU Ciptaker justru mendorong pengusaha UKM karena mereka menemui hambatan selama ini," ujar Sofyan Djalil, Jumat (8/5/2020).

Sofyan mengatakan hadirnya RUU Ciptaker ini tentu saja mendapat respon bermacam-macam dari masyarakat. Namun, banyak dari mereka yang mempercayai sesuatu yang tidak benar. 

“Itu adalah gejala post truth. Hal ini terjadi karena seseorang bebas mengeluarkan suatu opini, yang belum tentu kebenarannya sehingga mengakibatkan banyak kebingungan di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Pemerintah menggagas RUU Ciptaker yang sampai saat ini masih terjadi tarik ulur di kompleks parlemen, DPR. RUU ini didukung oleh 11 klaster dan dibentuk dengan metode Omnibus Law. 

"Omnibus Law merupakan suatu metode yang digunakan mengganti dan/atau mencabut ketentuan dalam UU, atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam UU kedalam satu UU (tematik). Dalam RUU Ciptaker ini akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan dan 1.203 pasal," papar Sofyan. 

Salah satu klaster yang mendukung RUU Ciptaker adalah klaster pertanahan. Melalui klaster ini, Kementerian ATR/BPN menetapkan arah kebijakan, sehingga perlu disiapkan beberapa regulasi di bidang pertanahan terkait pelaksanaan RUU Cipta Kerja. 

"Ada 13 Rancangan Perubahan Peraturan yang akan disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pelaksanaan RUU Cipta Kerja ini," kata Andi Tenrisau, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Landreform dan Hak Masyarakat atas Tanah.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00