Kartu Pra Kerja Cover 5,6 Juta Orang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference (Ant/Irwansyah Putra)

KBRN, Jakarta : Pemerintah menjalankan program Kartu Pra Kerja dalam rangka membantu masyarakat untuk meningkatkan kompetensi atau daya saing khususnya bagi mereka  paling merasakan dampak wabah  pandemi global Coronavirus (Covid-19). 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakikan Rakyat (DPR) Republik Indonesia secara virtual mengatakan penambahan anggaran Kartu Pra Kerja menjadi Rp 20 triliun dengan target menjadi 5,6 juta orang dari yang sebelumnya hanya 2 juta orang.

Sri Mulyani mengatakan, saat ini angka PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat daripada dampak Covid-19 dan juga pekerja yang dirumahkan telah mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan. 

Menurutnya, maka Kartu Pra Kerja untuk semi bantuan sosial (bansos) maka anggarannya dinaikkan menjadi Rp 20 triliun. Maka dengan demikian “coverage” atau cakupannya menjadi bertambah dari sebelumnya hanya 2 juta pekerja menjadi 5,6 juta pekerja.

Dia menjelaskan, pelaksanaan program Kartu Pra Kerja dipastikan akan tetap memberikan pelatihan meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang banyak masyarakat yang membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Dirinya menambahkan, pelatihan dilakukan secara online ini sebagai upaya pemerintah untuk tidak menghilangkan awal mula desain program pelatihan Kartu Pra Kerja ini. 

“Nanti pasca Covid-19, bantuan pemerintah akan diputuskan menjadi semi bansos, desainnya berubah, namun tetap mempertahankan semangat awal untuk memberikan kesempatan agar mendapatkan tambahan skill dari dari online maupun offline," kata Sri Mulyani Indrawati di Jakarta,, Rabu (6/5/2020).

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait polemik 8 mitra Kartu Pra Kerja yang belakangan ini ramai dibahas karena penunjukkan mereka tanpa melewati proses lelang tender. 

Kedelapan mitra Kartu Pra Kerja tersebut masing-masing Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir dan Kemnaker.go.id.

Menurut Sri Mulyani, tidak adanya tender pada 8 platform digital tersebut karena memang tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta Kartu Pra Kerja. 

Dia menambahkan, pemberian materi pelatihan sebenarnya juga tidak sebatas hanya dilakukan secara online, namun juga tetap ada pelatihan secara offline atau  muka secara langsung. Namun kerena saat ini masih terdampak Covid-19, maka pemerintah lebih mengutamakan pelatihan secara online.

“Jadi tidak semua anggaran ini akan habis untuk online. Kita minta PMO prioritaskan bapak presiden sudah instruksikan pekerja PHK dan dirumahkan diprioritaskan," pungkas Sri Mulyani Indrawati.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00