Kartu Prakerja Sebaiknya Sistem Kuota

KBRN, Jakarta : Keberadaan Kartu Prakerja memperoleh sambutan baik dari sebagian besar masyarakat. Ini membuktikan bahwa Kartu Prakerja memang dibutuhkan. Kebijakan pemerintah menerapkan program ini juga terus menuai pujian.

"Kebijakan pemerintah ini sudah tepat," ungkap Muhammad Sarmuji, SE, M.Si, Senin (4/5/2020). 

"Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kebutuhan manusia itu tidak sekedar makanan untuk menjamin kelangsungan hidup. Akan tetapi juga butuh pekerjaan bukan saja sebagai sumber penghasilan tapi juga menjaga harkat," papar Sarmuji, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini. 

Pria asal Surabaya kelahiran 10 Juni 1974 itu menebarkan pujiannya kepada pemerintah atas upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Terhadap mereka yang membutuhkan bantuan makanan sudah ada kartu sembako. Bahkan, Program Keluarga Harapan (PKH) juga ditingkatkan baik nominal maupun jumlah. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin.

"Bagi mereka yang putus kerja, dan yang akan bekerja, mereka membutuhkan tambahan keahlian agar pasca pandemi Corona mereka siap kembali bekerja," Sarmuji menjabarkan.

"Saya bertemu dengan beberapa kepala daerah di Jawa Timur. Mereka mengapresiasi program ini. Tetapi, mereka juga memberi masukan agar program Kartu Prakerja ini diterapkan melalui sistem kuota," tegas Sarmuji.

Menurutnya, dengan sistem kuota, bisa dihindari untuk dulu-duluan mana yang bisa mengakses. Sistem kuota juga menunjang aspek pemerataan. Di samping itu, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menutup celah prinsip kesetaraan (persaingan bebas) melalui sistem teknologi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00