Ombudsman Ingatkan Karakter Direksi Asuransi Harus 'Humble'

KBRN, Jakarta : Melihat akan buruknya pengelolaan Perusahaan Asuransi dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ombudsman Republik Indonesia, meminta kepada instansi pengawasan pengelolaan Dana Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperketat pengawasan seleksi rekrutmen jajaran direksi BUMN di sektor keuangan dan asuransi. 

Dalam diskusi publik dengan tema 'Jiwasraya dan Prospek Asuransi' yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengungkapkan adanya tujuan memperketat seleksi rekrutmen tersebut, untuk meminimalisir hadirnya oknum-oknum didalam jajaran pimpinan Perusahaan Negara, memiliki gaya hidup yang mewah.

Menurut Alamsyah, adanya kriteria karakter yang pantas menempati posisi jajaran direksi asuransi, yakni dengan memiliki sifat rendah hati (Humble)

"OJK perlu, karena rekrutmen direksi komisaris itu uji kepatutan ada di OJK karena memang profesional di sektor ini harus serius. Orang yang menggemari kemewahan, keluar dari dunia asuransi, karena direksi asuransi itu harus ditandai dengan karakter yang humble," ujar Alamsyah Saragih dengan tegas saat berdiskusi, di kawasan Menteng, Jakarta (18/1/2020).

Selain pentingnya penerapan direksi asuransi dengan karakter humble tersebut, lebih lanjut, Alamsyah juga mengatakan bahwa kriteria humble tersebut harus diterapkan dalam seluruh pegawai dilingkup dana asuransi, untuk mencegah terjadinya kembali kasus yang serupa dengan Perusahaan Asuransi Milik Negara, Jiwasraya.

Namun adanya permasalahan yang berada di Perusahaan naungan Menteri BUMN Erick Thohir tersebut, lebih lanjut Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih juga meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku wakil pemerintahan dalam pengawasan pengelolaan dana asuransi.

"Pemerintah jangan menghindar menyatakan tidak ada pengawas eksternal. Wakil pemerintah ada dalam komisaris, itu yang juga jadi catatan," pungkasnya.

Seperti diketahui, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan rekayasa laporan keuangan sejak tahun 2006, rekayasa tersebut bertujuan untuk memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Dari rekayasa laporan keuangan tersebut, Jiwasraya banyak menempatkan 95 persen dana investasi disejumlah saham.

Total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya. Sebanyak 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.

Kini Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019.

Setidaknya perusahaan berplat merah tersebut membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) atau dengan istilah lain sebagai tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang mencapai hingga 120 persen.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00