Kenaikan Iuran BPJS Dinilai Zalim, PKS Desak Bentuk Pansus

KBRN, Jakarta: Fraksi PKS mendorong DPR agar menggunakan hak interpelasi dan membentuk Pansus kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

PKS menilai pemerintah telah bersikap zalim kepada rakyat karena melanggar janjinya. Pasalnya, pemerintah telah membuat kesepakatan dengan DPR untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan, khususnya kelas 3 mandiri.

“Fraksi PKS mengingatkan kembali amanat yang diemban para wakil rakyat sesuai konstitusi UUD NKRI 1945 yakni memastikan APBN dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat 1,” kata Ketua Kelompok Komisi IX Fraksi PKS DPR, Kurniasih Mufidayati, Selasa (14/1/2020).

Ia turut memperingatkan amanat Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta ayat (3) bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial.

“Tak ketinggalan, amanat Pasal 34 ayat 1, yakni bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," ungkapnya.

"Kami dari Fraksi PKS sangat kecewa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah dengan mengingkari dan mengabaikan kesepakatan dari hasil rapat gabungan Komisi VIII, IX dan XI DPR tanggal 2 sept 2019, lalu rapat komisi 9 dengan kemenkes, Dirut BPJS Kesehatan, Dewas BPJS pada tanggal 6-7 November 2019 dan 12 Desember 2019," tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00