Indonesia Kaji Bentuk Holding Pelabuhan Tahun 2020

KBRN, Jakarta: Upaya menjadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang punya lini bisnis yang sama dalam bentuk holding BUMN terus berlanjut. Dalam bidang kepelabuhanan, Holding Pelindo diharapkan akan mendongkrak standarisasi pelabuhan di Indonesia. Namun siapa yang akan menjadi induknya ?

"Itu nanti yang putuskan adalah Menteri BUMN. Kita saat ini hanya diminta menjadi semacam lead untuk melaksanakan eksekusi holding ini. Tugas Wadirut Pelindo II (mantan Deputi Kementerian BUMN, Hambra Samal-red) adalah fokus menyiapkan hal ini," ucap Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, Elvyn G Masassya kepada wartawan di kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2019).

Di Indonesia, saat ini ada empat BUMN yang mengelola pelabuhan, mulai dari Pelindo I hingga IV. 

Elvyn menjelaskan nantinya kalau sudah tergabung, empat BUMN pelabuhan akan dibagi-bagi area operasinya di seluruh Indonesia. Elvyn menyebut semua pihak sudah sepakat untuk membentuk holding Pelindo.

Menurut Elvyn "selama ini kan pengelolaan kan berbasis regional approach tapi fungsi-fungsinya kan sama, yang membedakan hanya area operasinya. Tentu karena sudah diskusi, sepanjang yang saya tahu semua pihak bersepakat bahwa holding Pelindo adalah sesuatu hal sebaiknya harus dieksekusi bersama-sama".

Kapan Holding Pelindo Terwujud ?

Saat ini, Pelindo bersama Kementerian Badan Usaha  Milik Negara atau BUMN sedang melakukan kajian terhadap kebijakan tersebut. Kajian ini ditargetkan kelar dalam enam bulan mendatang. Sedangkan realisasi holding membutuhkan waktu satu tahun persiapan. 

"Proses kajiannya kita harapkan enam bulan sudah selesai dan dalam plan saya di tahun 2020 sudah mulai terwujud. Pola-pola holding masih akan dibahas lebih detail, tapi sudah mulai mengerucut holding ini arahnya akan ke holding pelabuhan,"kata Elvyn.

Setelah holding terealisasi, Elvyn berharap pengelolaan pelabuhan akan lebih efisien dan menjadi salah satu solusi tepat untuk meningkatkan kualitas dan standar pelabuhan di Indonesia. 

"Indonesia ini ada pelindo 1,2,3 dan 4, beda area pengelolaan tapi ini prinsip basis yang ditawarkan kan sama, jasa," kata dia.

Dia menjelaskan, pengguna jasa tentunya menginginkan biaya yang sama di masing-masing daerah. Untuk itu, perlu ada standarisasi pelayanan yang sama di seluruh pelabuhan di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.

"Dan bagi pengguna jasa dia ingin kualitas yang sama, dia ingin standar yang sama, dia ingin biaya atau charge yang relatif sama. Nah untuk bisa membuat ini dengan konektivitas sabang sampai merauke maka saya memang punya view sebaiknya pelindo itu dijadikan holding agar satu sistem satu standarisasi operasional," ujarnya.

Dicontohkan Elvyn "jika di Pelabuhan Tanjung Priok dalam waktu satu jam dapat mengangkat 30 peti kemas, maka di pelabuhan daerah lain pun harus sama. Begitu pula dengan standar pelayanan yang lainnya, harus seragam".

"Ini namanya standarisasi infrastructure, standarisasi operasional. Dan solusi yang paling cepat untuk itu adalah holding," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00