KSP Sebut Presiden Ingin Sejuta UMKM Masuk E-katalog

Presiden Joko Widodo sedang melihat dagangan milik pelaku UMKM di sebuah pameran/Dokumentasi/Biro Pers Sekretariat Presiden/Rusman.jpeg

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo menginginkan agar sejuta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdaftar dalam e-katalog (elektronik katalog). Ada tiga e-katalog dimiliki pemerintah, yakni milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kementerian, dan milik daerah. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengatakan, sampai saat ini, baru sekitar 300 ribu pelaku UMKM masuk e-katalog. Jumlah tersebut dinilai Presiden perlu ditingkatkan. 

"Bapak Presiden menginstruksikan bahwa dalam jangka pendek beliau ingin 1 juta lah paling tidak pelaku UMKM masuk e-katalog. Keuntungannya apa, supaya bisa diikutsertakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya dalam wawancara Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022). 

Karena, lanjut Edy, anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa sangatlah besar. Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk membeli produk-produk dalam negeri, melalui sistem digital, demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. 

"Di pusat aja sudah Rp400 triliun. Kalau ditambah dengan daerah, itu jumlahnya bisa Rp520 triliun," ujar Edy. 

Demi mewujudkan instruksi Presiden tersebut, tambahnya, segala upaya pun terus dilakukan. Di antaranya memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, memberikan fasilitas, serta melakukan pendampingan. 

"Kalau ada kesulitan, kita bantu, pengurusan izin usaha dan sebagainya juga terkait ya. Karena tidak mungkin masuk era digital tapi tidak punya izin, jadi ngurus izinnya sekarang mudah," ucapnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar