Mei 2022, APBN Surplus Ratusan Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konpers APBN Kita, Kamis (23/6/2022)

KBRN, Jakarta :   Sampai akhir Mei 2022, realisasi APBN masih membukukan surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto).  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, surplus disebabkan karena penerimaan negara yang semakin membaik.

“Keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus 132,2 triliun. Bandingkan dengan posisi ABPN akhir Mei tahun lalu yang defisit sebesar 219,2 triliun. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” kata Menkeu dalam acara APBN Kita, Kamis (23/6/2022).

Melihat kondisi di bulan Mei yang masih surplus, diharapkan defisit APBN tidak sebesar yang diperkirakan yaitu Rp868 triliun. 

“Ini menandakan kesehatan APBN yang akan semakin pulih,” ujar Menkeu.

Ada dua hal yang terus dimitigasi oleh pemerintah  yaitu subsidi dan kompensasi energi sebagai dampak risiko global  dan kenaikan cost of fund (pembiayaan utang).

“Sehingga APBN menjadi instrumen penting sebagai shock-absorber atau perlindungan ekonomi rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan harga energi,” kata Menkeu.

Adapun realisasi penerimaan negara hingga 31 Mei 2022 sebesar Rp1.070 triliun (58 persen terhadap APBN).  Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 846 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 224,1 triliun. Sedangkan Belanja Negara sebesar Rp 938,2 triliun (34,6 persen terhadap APBN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu memastikan kondisi fiskal Indonesia yang kuat. Karena pengelolaan APBN yang hati-hati dan konservatif.  Pernyataan Kepala BKF ini menepis kekhawatiran Indonesia mengalami kondisi seperti  di Laos, Srilanka dan Pakistan, yang  mengalami default atau gagal membayar utang.

“Indonesia termasuk negara kategori tangguh dalam menghadapi pandemi dan gejolak global saat ini. Dua faktor yang bisa saya jelaskan, karena kebijakan makro baik fiskal maupun moneter sejak lama sangat hati-hati dan konservatif,” ujar Febrio.

Sejak sebelum pandemi, lanjut Febrio, pemerintah telah menerapkan kebijakan fiskal yang sangat disiplin dengan mengikuti aturan fiskal yang sangat ketat. Sehingga defisit anggaran bisa dicapai 3 persen dari PDB. Demikian pula dengan utang, selalu di bawah 30 persen dari PDB.

“Bandingkan dengan Srilanka dan Pakistan, di tahun 2019 saja utang masing-masing negara sudah melebihi 87 dan 86 persen dari PDB. Defisit fiskal di tahun 2019, Srilanka sudah 9,6 persen dan Pakistan 9,1 persen sebelum pandemi,” papar Febrio.

Di situlah letak pembedanya, Indonesia disiplin fiskal menjadi modal bagi perekonomian domestik untuk hadapi ketidakpastian ke depan. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar