Kemendag Terbitkan Ketentuan Ekspor Minyak Sawit

Dokumentasi distribusi buah kelapa sawit yang nantinya akan diolah menjadi minyak kelapa sawit dan diekspor. (Foto: ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/rwa)

KBRN, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022, tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO/ minyak kelapa sawit mentah); Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBDPO); Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oilen; and Used Cooking Oil (UCO/minyak jelantah). 

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pengaturan kembali ekspor CPO ini tetap berpegang pada prinsip kebutuhan CPO dalam negeri, dan keterjangkauannya merupakan hal yang utama.

“Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengatur kembali ekspor CPO, RBD palm oil, RBD palm olein, dan used cooking oil  karena pasokan CPO dalam negeri telah dianggap mencukupi. Namun, pemerintah memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan CPO di dalam negeri dan keterjangkauannya bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama  pemerintah,” katanya, dalam siaran pers yang diterima, Selasa (24/05/2022).

Ia menekankan, para produsen dan eksportir CPO harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami harapkan kerja sama semua pemangku kepentingan untuk menyukseskan kebijakan pengaturan ekspor kembali ini,” ujarnya.

Dalam Permendag 30/2022 ditegaskan, eksportir harus memiliki dokumen Persetujuan Ekspor (PE) sebagai syarat mengekspor CPO, dan produk turunannya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Masa berlaku PE adalah enam bulan.

Adapun tiga persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh PE adalah, pertama, eksportir harus memiliki bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation/DPO) kepada produsen minyak goreng curah.

Kedua, bukti pelaksanaan distribusi DMO minyak goreng curah dengan DPO kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO dengan tidak menggunakan DPO. 

Ketiga, bukti pelaksanaan distribusi DMO produsen lain yang didahului dengan kerja sama antara eksportir dan produsen pelaksana distribusi DMO, disampaikan melalui Indonesia National Single Window (INSW) berupa elemen data elektronik nomor induk berusaha dan nama perusahaan.

Diperingatkannya, akan ada sanksi tegas bagi eksportir yang tidak memenuhi ketentuan. Antara lain mendapat sanksi administratif, berupa peringatan secara elektronik di Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), pembekuan PE, hingga pencabutan PE.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan akan kembali membuka ekspor minyak goreng mulai, Senin (23/5/2022) kemarin. 

Keputusan tersebut diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini yang semakin membaik dan mencukupi.  Selain itu, keputusan ini juga mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

"Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau," imbuhnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar