Petani Sawit Diminta Percayakan Kebijakan Pada Pemerintah

Ilustrasi Petani Kelapa Sawit (Foto: Kementerian ESDM)

KBRN, Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko, meminta para petani kelapa sawit untuk percaya kepada pemerintah terkait dengan kebijakan larangan ekspor dan turunan lainnya.

"Kebijakan larangan ekspor ini, bukan berarti presiden tidak memikirkan petani sawit, karena memang presiden betul-betul melihat dan memperhatikan terkait dengan apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya untuk kebutuhan minyak goreng, dan para petani sawit percayakan bahwa kenujakan yang diputuskan oleh presiden," ujar Joanes melalui wawancara Pro3RRI, Rabu (18/5/2022).

Ia mengatakan, para petani saat ini juga sedang kesulitan dalam hal penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit, yang tidak bisa diterima oleh pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing.

"Kemarin saya mendapatkan cerita yang lebih buruk, bahwa larangan eksport berimbas kepada penurunan harga pandan buah segar dari 4 ribu skrg cuma 1.600," katanya.

Maka dari itu, Joanes juga meminta agar petani kelapa sawit untuk tetap bersabar dalam menunggu kebijakan selanjutnya, terkait dengan semua hal yang menyangkut kebutuhan ekonomi masyarakat termasuk juga para petani.

"Kebijakan pelarangan eksport ini tidak semata dilakukan tetapi ada alasan, tentu dalam hal ini Presiden memiliki pertimbangan dan data terus di kaji untuk mengambil kebijakan yang akan digunakan nantinya," kata Joanes. 

"Para petani diimbau untuk bersabar, karena semua sedang proses menujuk titik keseimbangan baru, bahkan presiden dan stafnya terus bekerja keras dan bisa dipastikan tidak ada pihak yang ditinggalkan dalam pergerakkan yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

Sebagai informasi, Selasa (17/5/2022) kemarin, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan aksi dan meminta pemerintah turun tangan membantu petani menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang kini anjlok.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar