Target Penyaluran BLT Desa 2021 Tak Tercapai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Raker dengan Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022)

KBRN, Jakarta :  Sepanjang tahun 2021, penyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa tidak mencapai target.  Dari target 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya terealisasi 5,6 juta KPM.

“Padahal varian Delta Covid 19 di tahun 2021 kan lebih dahsyat daripada tahun 2020, jadi kami menargetkan BLT Desa sebanyak 8 juta KPM seperti tahun 2020. Eh, ternyata yang terealisasi hanya 5,6 juta KPM. Saya tidak tahu apakah desa tidak terlalu dampak. Sehingga realisasi BLT Desa tahun 2021 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2020,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Senin (24/1/2022).

Anggaran BLT Desa, kata Menkeu, diambil dari Dana Desa yang pada tahun 2021 alokasi anggarannya mencapai Rp72 triliun. Dari jumlah itu 40 persennya harus disalurkan untuk BLT Desa yang digunakan untuk membantu masyarakat termiskin dari dampak pandemi.

Karena realisasinya yang lebih rendah di tahun 2021, pemerintah dalam APBN 2022 menurunkan anggaran untuk Dana Desa menjadi Rp68 triliun.  Menkeu mengatakan, kalaupun Dana Desa untuk BLT Desa tidak terpakai, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membolehkan realokasi anggaran.

“Perubahan Dana Desa untuk tidak dipakai BLT kalau memang desanya sudah makmur, ya enggak apa-apa. Nanti bilang sama bupatinya untuk di-approved. Yang penting sesuai rambu-rambunya, bahwa optimalisasi Dana Desa adalah tetap digunakan untuk melindungi mereka yang paling miskin,” jelas Menkeu.

Saat ini, menurut data Kemenkeu, ada 212 kabupaten/kota prioritas dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI hari ini,  Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta pemerintah daerah memaksimal anggaran Transfer ke Daerah.  Karena saldo dana Pemda di perbankan hingga Desember 2021 masih tinggi yaitu sebesar Rp113 triliun / dan menjadi saldo tertinggi selama tiga tahun terakhir.

“Jika anggaran yang sudah dialokasikan ke pemerintah daerah tidak maksimal pemanfaatannya, akan perpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan,” pungkas Menkeu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar