Tahun 2022, BI Perkuat Sistem Pembayaran CEMUMUAH

 Bank Indonesia akan terus mengembangkan sistem pembayaran digital untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Retno Ponco Windarti menatakan, Pengembangan sistem pembayaran digital dilakukan sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu menciptakan sistem pembayaran digital yang cepat, murah, mudah, aman dan andal atau yang disebut CEMUMUAH. (Dok. RRI)

KBRN, Jakarta: Bank Indonesia akan terus mengembangkan sistem pembayaran digital untuk mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Pengembangan sistem pembayaran digital dilakukan sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yaitu menciptakan sistem pembayaran digital yang cepat, murah, mudah, aman dan andal atau yang kita sebut CEMUMUAH," ujar Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Retno Ponco Windarti kepada RRI.co.id, dalam dialog BIRAMA, Jumat ( 3/12/2021).

Di tahun 2021 ini, Bank Indonesia sudah melakukan sejumlah inovasi sistem pembayaran digital, antara lain dengan meluncurkan BI Fast yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara real-time dan tersedia selama 24 jam,  serta meluncurkan SNAP atau Standar Nasional Open API Pembayaran.

"Di tahun 2022 mendatang, Bank Indonesia akan terus mengembangkan sistem pembayaran digital antara lain mempercepat penerbitan rupiah digital serta meningkatkan target penggunaan QR Code Indonesia Standard (QRIS) menjadi 15 juta pengguna," ucap Retno.

Digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk digitalisasi sistem pembayaran sejatinya tidak bisa dihindarkan karena teknologi digital juga semakin berkembang, ditambah lagi saat pandemi kontak fisik sangat dihindari dalam melakukan transaksi keuangan.

Dalam dialog yang sama, Ekonom dari Universitas Hasanuddin Anas Anwar mengatakan, digitalisasi bukan lagi pilihan tapi keharusan.

"Namun harus diimbangi dengan upaya peningkatan inklusi keuangan, mengingat inklusi keuangan di Indonesia masih rendah. Sehingga kebijakan digitalisasi yang harusnya meningkatkan inklusi keuangan tidak berubah menjadi eklusif," imbuh Anas.

Ia menambahkan, yang juga perlu diperhatikan dalam pengembangan digitalisasi sistem pembayaran adalah keamanan dan harus didukung dengan aturan-aturan yang jelas.

Sementara itu dari data Bank Indonesia menunjukkan terjadi peningkatan transaksi digital di sepanjang tahun 2021.

Misalnya, transaksi dengan menggunakan uang elektronik,  hingga Oktober 2021 tercatat tumbuh hingga 55 persen mencapai Rp29,23 triliun, transaksi digital banking tumbuh 63 persen mencapai Rp3.910 triliun, penggunaan kartu kredit tumbuh 6,3 persen mencapai Rp64 triliun.

"Pertumbuhan ini menunjukkan masyarakat sudah semakin biasa dalam melakukan transaksi secara digital," pungkas Retno Ponco Windarti. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar