FOKUS: #PPKM

Wapres Desak Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Upaya menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma"ruf Amin. Pada 2021 setidaknya terdapat 35 kabupaten/kota dari tujuh provinsi, yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem. Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan, konsolidasi data antara pemerintah kabupaten/kota serta provinsi bersama kementerian dalam negeri telah rampung dan diverifikasi by name dan by address. (Retno Mandasari/RRI)

KBRN, Jakarta: Upaya menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 merupakan salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pada 2021 setidaknya terdapat 35 kabupaten/kota dari tujuh provinsi, yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Namun, tidak kurang dari empat pekan akan menjelang pergantian tahun, upaya intensif terus dilakukan guna bisa mencapai target.

Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengatakan, konsolidasi data antara pemerintah kabupaten/kota serta provinsi bersama kementerian dalam negeri telah rampung dan diverifikasi “by name” dan “by address”.

“Di sini ternyata data 35 kabupaten kota yang dengan kemiskinan ekstrem itu sekarang sudah diverifikasi lapangan oleh kepala desa dan sudah ada SK Bupati masing-masing, by name dan by address. Jadi, surat edaran Mendagri kepada baik kepada Gubernur, kabupaten/kota itu, semuanya sudah terkirim sejak tanggal 27 November tahun 2021 untuk disalurkan ke berbagai daerah,” ucap Masduki kepada RRI.co.id di sela-sela pertemuan dengan jurnalis di Sekretariat Wapres, Jakarta, Jumat (03/12/2021).

Dengan begitu menurut Masduki, pihaknya optimis target untuk menyalurkan bantuan seperti program sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan rampung sebelum akhir 2021.

“Demikian juga surat edaran bersama Mendagri dan Mendes PDTT  sudah disampaikan ke kabupaten/kota juga. Jadi, disinilah kemudian sekarang sedang di monitoring ya oleh Kemendagri juga oleh Kemendes, begitu juga menteri sosial. Jadi, intinya pokoknya sampai akhir Desember Insya Allah sudah bisa disalurkan semuanya ya,” tambahnya.

Masduki mengungkapkan, pemerintah akan memasukkan daerah lainnya, ke dalam daftar prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun depan.

“Tapi, bukan berarti daerah yang belum terselesaikan itu ditinggalkan, nggak gitu. Kalau seperti itu kan pasti kasihan daerah-daerah yang tahap awal seperti sekarang ditangani, tapi dengan waktu yang cukup mepet, itu kan pasti tidak terselesaikan. Jadi, tetap akan menjadi utang pemerintah untuk menyelesaikan,” tegas Masduki.

Papua Barat merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstream di lima kabupaten/kota.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, secara nasional persentase tingkat kemiskinan di Papua yaitu 21%, jauh dari standar nasional.

“Percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang di Papua Barat ini ditargetkan utk 2021 itu lima kabupaten/kota. Tidak berarti sudah tidak ada kemiskinan. Sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan 2024 dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10 persen lebih kita akan turunkan sampai delapan persen,” ujar Wapres ketika memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Indonesia tengah melakukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, sesuai dengan target Presiden, menjadikan kemiskinan ekstrem di Indonesia 0% pada akhir 2024.

Wapres kerap menekankan pentingnya konvergensi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dari kementerian/lembaga dan daerah.

Terutama, untuk memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran dan pelaksanaan program tertuju pada lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang tepat. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar