KNEKS Siapkan Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang terdiri dari Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta 15 Kementerian dan Lembaga, menggelar Rapat Pleno. Rapat Pleno ini untuk menyatukan langkah menuju Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka di Dunia di tahun 2024. Dengan menyatukan langkah, diharapkan terjadi percepatan dalam mencapai target Indonesia menjadi Pusat Produsen Halal. (Dok. Kemenko Perekonomian)

KBRN, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang terdiri dari Wakil Presiden, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta 15 Kementerian dan Lembaga, menggelar Rapat Pleno.

"Rapat Pleno ini untuk menyatukan langkah menuju Indonesia sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka di Dunia di tahun 2024," kata Wapres Ma'ruf Amin yang memimpin rapat pleno hari ini, dikutip RRI.co.id, Selasa (30/11/2021).

Dengan menyatukan langkah, diharapkan terjadi percepatan dalam mencapai target Indonesia menjadi Pusat Produsen Halal.

KNEKS, tambah Maruf, sudah menetapkan 4 hal yang akan dilakukan, yaitu pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah dan perluasan usaha syariah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada kesempatan yang sama mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Ini terlihat ekonomi Indonesia dihantam pandemi, dimana kontraksi sektor ekonomi dan keuangan syariah di tahun 2020 lebih rendah yaitu  -1,75% dibandingkan dengan kontraksi ekonomi nasional sebesar -2,07%.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional, kata Airlangga, Pemerintah menyiapkan beberapa strategi penguatan ekonomi dan keuangan syariah, antara lain penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui inovasi produk, pendalaman pasar dan pembangunan infrastruktur, penguatan halal value chain, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah, penguatan fatwa, regulasi dan tata kelola, penguatan ekonomi digital, dan penguatan literasi sumber daya manusia, riset dan pengembangan.

"Pemerintah juga mendorong penciptaan  ekosistem ekonomi keuangan syariah yang baik melalui peningkatan sisi supply yang sejalan dengan sisi demand," ucap Airlangga.

Dari sisi supply terdapat 4 pelaku ekonomi, yaitu klaster industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan sosial, dan klaster komunitas.

Sedangkan sisi demand akan didorong baikdari domestik maupun global.

"Pengembangan UMKM Syariah, juga menjadi perhatian serius untuk mencapai target Indonesia Menjadi Pusat Produsen Halal di Dunia. Pengembangan UMKM  dilakukan dengan program kemitraan dengan perusahaan besar (korporasi), sehingga terbentuk global value chain," tambah Gubernur BI Perry Warjiyo yang juga hadir dalam Rapat Pleno.

Menurut Perry, fokus BI dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah adalah produk makanan halal da fesyen moslem.

Sedangkan dari sisi keuangan, BI akan terus mengembangkan instrumen-instrumen syariah, mulai dari sukuk serta instrumen pembiayaan inklusi syariah.

Mengingat masih rendahnya Inklusi Keuangan Syariah, pemerintah menilai perlu melakukan  percepatan dalam sektor Kredit Usaha Rakyat Syariah, Bank Wakaf Mikro, pemanfaatan keuangan digital, dan inklusi keuangan bagi pemuda/pelajar serta santri pondok pesantren.

"Pembangunan ekosistem dan kawasan industri halal untuk meningkatkan produksi produk halal juga akan dilakukan, agar kue ekonomi dan keuangan syariah bisa  lebih besar," jelas Menko Perekonomian.

Dalam pengembangan industri halal, sambungnya, diperlukan infrastruktur pendukung seperti kawasan industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dan sarana infrastruktur pendukung lainnya, untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses produksinya secara terintegrasi dalam satu kawasan yang memenuhi persyaratan halal.

"Sebagai bagian dari strategi pengembangan rantai nilai halal, pengembangan standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif sebagai infrastruktur non fisik, juga akan dilakukan untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional yang berdaya saing global," papar Menko Perekonomian.

Selain Rapat Pleno, KNEKS hari ini juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ditjen Bea Cukai, Lembaga Nasional Single Window dan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk membuat kodifikasi produk halal serta pencatatan secara statistik ekspor produk halal. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar