BPKN Desak Pemerintah Atasi Gejolak Harga Migor

KBRN, Jakarta :  Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) angkat bicara soal gejolak harga minyak goreng yang belum juga teratasi. BPKN mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif agar harga minyak goreng di pasaran terjangkau masyarakat. Apalagi gejolak kenaikan harga minyak goreng hingga akhirtahun diprediksi masih terus merangkak naik.

"Kenaikan harga minyak goreng akan berdampak langsung kepada konsumen baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industriterutama untuk industri pengolahan makanan skala kecil dan menengah," kata Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RIRenti Maharaini Kerti, Senin (29/11/2021)

Menurutnya, harga minyak goreng yang beredar saat ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang di tetapkan oleh pemerintah sebesar Rp11.000 per liter untuk migor dalam kemasan sederhana.  Karena saat HET ditetapkan harga komoditas minyak kelapa sawit mentah atau CPO (Crude Palm Oil) ada di kisaran US $500 hingga US$600 per metrik ton. Sedangkan saat ini harga CPO mencapai US$ 1.364 per ton. Sehingga saat ini harga migor dalam kemasan sederhana melambung di kisaran Rp18.000-Rp 20.000 per liter.

BPKN mendesak pemerintah agar memberikan perlindungan bagi konsumen, dengan menjamin keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok, salah satunya migor.

"Salah satu hak konsumen adalah mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang ataujasa, dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk beritikad baik dalam pemenuhan hak-hak konsumen. Apalagi minyak goreng merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat," tukas Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN-RI Johan Efendi.Ia menilai kenaikan harga minyak goreng di pasaran menbuat resah dan menjadi tambahan beban bagi daya beli konsumendi masa pandemi ini. ‘’Oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah dan stakeholder terkait agar harga minyak goreng di pasaran bisa kembali stabil," tegasnya.

Lebih lanjut BPKN menegaskan, berlanjutnya  kenaikan harga migor  perlu kita waspadai, terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru.

“Untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2022, BPKN-RI berharap pemerintah dapat menyuplai minyak goreng dengan harga khusus serta ada mekanisme kebijakan agar tidak menjadi pemicu inflasi dan masyarakat yang membutuhkan komoditas ini tetap bisa membeli minyak goreng dengan kemasan sederhana dan terjangkau," pungkas Johan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar