Usulan Kenaikan UMK Cilegon Dapat Sorotan

Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Sanudin

KBRN, Cilegon: Usulan kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK tahun 2022 tak sampai satu persen, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dinilai acuhkan saran dari Dewan Pengupahan Kota atau Depeko Cilegon.

Diketahui, usulan buruh untuk kenaikan UMK Cilegon 2022 pada 18 November 2021, antara 1,09 persen sampai 3,51 persen. Sementara, yang diusulkan oleh Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian sebesar 0,71 persen pada 23 November 2021. Usulan itu, lebih rendah daripada saran dari Depeko Cilegon. 

"Meski penentuan kenaikan nilai UMK hak prerogratif Walikota, tetapi etisnya di rentang kendali yang telah disepakati Depeko pada 1,09 persen sampai 3,51 persen," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon Sanudin, Jumat, (26/11/2021).

Menurut Sanudin, keputusan Wali Kota Cilegon itu tidak menghargai Depeko dan beberapa pihak terkait lainya. Seperti, Akademisi, Buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon dan lain sebagainya.

"Kalau usulan kenaikan UMK dibawah yang diusulkan Depeko, artinya Depeko tidak dihargai. Padahal, Depeko kan dibiayai oleh negara. Di dalam Depeko ini, ada Disnaker, Buruh, Apindo dan Akademisi," ucap Sanudin.

Sanudin menjelaskan, kondisi Kota Cilegon sebagai Kota industri seharusnya mampu mengusulkan kenaikan UMK antara 1,09 persen sampai 3,51 persen. 

"Jadi hasilnya bisa dipertanggungjawabkan usulan Walikota mengacu usulan Depeko. Lagian, yang menentukan kan bukan Walikota tetapi Gubernur, seharusnya tidak perlu takut untuk mengusulkan kenaikan UMK direntang yang disarankan Depeko," tandasnya. 

Sanudin menilai, kebijakan Walikota Cilegon tersebut dengan mengusulkan kenaikan UMK 2022 sebesar 0,71 persen, bisa membuat hubungan industrial buruh dan pemerintah kurang baik. 

"Kami berharap terjadinya kondusivitas antara pemerintah di buruh agar ekonomi berjalan lancar dan pemerintahan juga tidak terganggu," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar