FOKUS: #VAKSIN COVID-19

Pemberangkatan Haji dan Umrah Terkendala Syarat Vaksin

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah terus berupaya memenuhi keinginan masyarakat untuk bisa kembali melaksanakan haji dan umrah, serta memberikan perhatian bagi keberlangsungan usaha perjalanan travel haji dan umrah. (Dok. Istimewa/SS)

KBRN, Jakarta: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah terus berupaya memenuhi keinginan masyarakat untuk bisa kembali melaksanakan haji dan umrah, serta memberikan perhatian bagi keberlangsungan usaha perjalanan travel haji dan umrah. 

"Pemerintah Arab Saudi memang sudah memberikan sinyal untuk membuka kembali perjalanan haji dan umrah untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan mengirimkan tim untuk menjelaskan tentang penanganan pandemi di Indonesia, dan kita sudah diakui oleh WHO bahwa kita sudah berada di level satu," kata Menko Perekonomi usai melakukan pertemuan dengan Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU), seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (16/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian mendengarkan aspirasinya terkait nasib para jamaah yang dalam 2 tahun terakhir belum bisa berangkat umrah, sekaligus membahas masalah perpajakan untuk Jasa Keagamaan, dan penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umrah.

Forum SATHU menjelaskan, bahwa saat ini pelaku usaha di bidang penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus, jumlahnya cukup besar.

Ada sebanyak 339 PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus), 1.504 PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) dan 1.700 KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), atau total ada 3.523 badan usaha dalam penyelenggaraan umrah dan haji, dengan perkiraan jumlah karyawan sebanyak 17.615 orang.

Menko Airlangga menyampaikan, meski Pemerintah Arab Saudi telah memberikan sinyal untuk membuka kembali bagi Jemaah Umrah dan Haji ke Tanah Suci, namun masih ada sejumlah hal harus dibicarakan lebih lanjut antar kedua negara, salah satunya mengenai syarat vaksinasi.

"Arab Saudi menggunakan empat jenis vaksin yaitu Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, dan Astra Zeneca, dan mengakui 6 jenis vaksin termasuk Sinoparhm dan Sinovac. Untuk jamaah Haji dan Umroh yang menggunakan salah satu dari keempat vaksin yang dipakai Saudi, dapat langsung menjalankan ibadah Umrah. Namun bagi jamaah asing yang divaksin dengan vaksin di luar empat yang dipakai Saudi (terutama Sinovac dan Sinopharm), yang bersangkutan harus memperoleh booster satu kali menggunakan salah satu dari keempat vaksin yang dipakai Saudi," papar Menko Airlangga.

Terkait dengan kewajiban booster untuk penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm itulah, saat ini yang belum bisa dipenuhi  Pemerintah  dengan pertimbangan sampai dengan akhir tahun ini masih harus mengejar target Vaksinasi.

“Kita masih mengejar target tercapainya 70 persen vaksinasi untuk Dosis Satu dan 50 persen untuk Dosis Dua di akhir tahun ini. Pemerintah Indonesia akan melakukan diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait masalah vaksinasi ini," ucap Airlangga.

Sementara itu terkait  perpajakan untuk Jasa Keagamaan, Menko Airlangga memastikan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai PPN,  jelas disebutkan bahwa penyelenggara Jasa Keagamaan, termasuk Jasa Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah, tidak dikenakan PPN yang berlaku efektif sejak 22 Agustus 2020 yang lalu.

Sedangkan terkait penerapan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja bagi usaha travel haji dan umrah, Menko Perekonomian menegaskan bahwa Pemerintah memberikan kemudahan berusaha dan menguatkan ekonomi di masa pandemi, termasuk pada usaha penyelenggara haji dan umrah.

"Tidak perlu khawatir. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini sejatinya berpihak kepada masyarakat, pengusaha, dan untuk memperbaiki iklim usaha dan investasi,” ujar Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pembina Forum SATHU, Fuad Hasan Masyhur, menyampaikan, bahwa audiensi tersebut membawa angin segar bagi seluruh masyarakat yang telah menanti selama hampir dua tahun, untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji dan umrah.

Sekaligus memberikan secercah harapan untuk para pengusaha perjalanan travel haji dan umrah.

“Mengingat pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi usaha penyelenggara umrah maupun haji, alhamdulillah Pak Menko sudah memberikan secercah harapan. Insha Allah, dalam waktu dekat  kita akan bisa mewujudkan harapan masyarakat untuk berangkat ke Baitullah,” pungkas Fuad. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar