FOKUS: #PPKM MIKRO

Harga Komoditas Karet Sumatera Selatan 'Bergetar' Lagi

Ilustrasi / Salah seorang petani karet (Dok. Antara)

KBRN, Palembang: Harga karet berjangka pasar Jepang menguat pada perdagangan  Minggu (24/10/2021), seiring dengan pandangan positif The Fed terhadap ekonomi Amerika Serikat (AS).

Sementara untuk harga karet per kilogram di tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Indonesia, harga indikasi pekan ini adalah sebagai berikut:

1. KADAR KARET KERING (K3) 100% Rp21.578

2. KADAR KARET KERING (K3) 70% Rp15.105

3. KADAR KARET KERING (K3) 60% Rp12.947

4. KADAR KARET KERING (K3) 50% Rp10.789

5. KADAR KARET KERING (K3) 40% Rp8.631             

Harga ini naik Rp701/Kg dibanding harga indikasi karet pada Selasa lalu.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Rudi Arpian, mengungkapkan, naiknya harga karet ini disebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Karena minyak dunia ini merupakan kompetitor harga karet misalnya minyak mentah dapat dibuat sebagai karet sintesis, apabila harga karet sintesis mahal orang akan beralih ke karet alam," jelasnya kepada RRI.co.id di Palembang, Minggu (24/10/2021).

Diakuinya, memang untuk harga karet di bursa efek Shanghai dan Tokyo mengalami kenaikan sehingga terdongkraknya harga karet ini berpengaruh terhadap harga karet di Indonesia dan termasuk juga harga karet di Tingkat Petani  Provinsi Sumsel ikut terdongkrak naik.

"Namun kendala yang ada di Provinsi Sumsel saat ini adalah banyak pabrik yang tidak mengikuti harga karet yang sudah kita tentukan dan keluarkan pada hari itu," terangnya.

Pihaknya berharap dengan adanya kenaikan harga karet di tingkat dunia dapat menstabilkan harga karet di level petani.

Kemudian, di lingkungan perusahaan juga ikut stabil dalam menyediakan bahan baku, oleh karena itu harus diciptakan inovasi kemitraan khusus.

"Apabila selama ini kita buat mitra biasa seperti di Linggau dan Musi Rawas ini, petani yang membawa langsung ke Pabrik kemudian dihitung K3-nya, dikalikan dengan harga saat itu. Sementara transport dan susut ini ditanggung oleh petani," jelasnya.

Saat ini, metodenya dibalik, sehingga pabrik yang mengambil ke petani.

Upaya ini membuat transport dan susut ini ditanggung oleh perusahaan. 

"Kemudian K3 ditetapkan di awal, disepakati terlebih dahulu dengan adanya MOU antara pabrik dengan UPTB. Berapa K3-nya, misalnya ada 55 persen kemudian petani setuju dan perusahaan setuju, itu tidak perlu dihitung kembali karena di lokasi sudah ada alat hitung perkiraannya," pungkasnya. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00