Banjir dan Kekeringan, Ancaman Utama Produksi Pangan

Ilustrasi / Seorang petani membersihkan saluran air untuk mengalirkan air banjir yang merendam sawahnya di Desa Bayu, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, Aceh, Kamis (16/9/2021). Banjir yang disebabkan luapan sungai akibat tingginya curah hujan itu merendam lima desa dan 30 hektare sawah dengan padi berusia dua bulan. ANTARA FOTO/Rahmad

KBRN, Jakarta:  Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras di tahun 2021 sebesar 31,82 juta ton dengan perkiraan dengan perkiraan konsumsi masyarakat sebesar 29,58 juta ton, meningkat dibandingkan konsumsi beras masyarakat di tahun 2020 sebesar 29,37 juta ton.

Dengan target dan perkiraan  tersebut, Kementan menargetkan surplus beras di tahun 2021 sebesar surplus sebanyak 9,63 juta ton.

“Kita berharap tidak terjadi banjir atau kekeringan yang mmebuat pasokan jadi terganggu. Namun di beberapa titik misalnya di Sulawesi Selata, di Wajo kemarin terjadi banjir. Kami sudah identifikasi dan kami berikan bantuan, untuk segera melakukan penanaman ulang di lahan seluas 12.000 hektar. Dan perkiraan dari BMKG aka nada kekeringan di NTT dan NTB. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu produksi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Bambang Pamudji, dalam Diskusi Publik “Pertanian Bantalan Resesi: Resiliensi Sektor Selama Pandemi Covid 19”, di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Senin (20/9/2021).

Menurut Bambang, untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di Indonesia Kementan juga sudah menentukan arah serta kebijakan di sektor pertanian, di antaranya Food Estate dan upaya mencegah alih fungsi lahan pertanian.

Namun Ekonom INDEF Esther Sri Astuti pada diskusi publik yang sama, mengkritisi kebijakan Food Estate yang menurutnya bukan solusi dalam mengatasi persoalan pangan di Indonesia. 

Menurut Esther, kebijakan Food Estate idenya memang bagus, tapi masalah pangan di Indonesia butuh solusi yang lebih komprehensif.

“Problemnya kan jelas, bahwa ada masalah perubahan iklim, urbanisasi, masalah teknologi, transisi di sektor pertanian, rantai distribusi pangan yang panjang. Sehingga menurut saya Food Estate ini bukan satu-satunya solusi. Alangkah baiknya jika solusinya lebih komprehensif. Jadi misalnya, ada kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, dan perbankan,” papar Esther.

Sepanjang tiga tahun terakhir,  Indonesia bisa dibilang berhasil dalam memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat  karena tidak melakukan impor beras, utamanya beras konsumsi masyarakat.   

Namun jika bicara dari sisi keamanan, kedaulatan, dan ketahanan pangan, Indonesia harus lebih bekerja keras.

“Karena berdasarkan data The Economist Intelligence Unit tahun 2020   Indeks Keamanan Pangan atau Food Security Index Indonesia masih berada di peringkat ke 65 , di bawah negara-negara Asean lainnya seperti Malaysia, Singapura, bahkan Vietnam,” pungkas Esther. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00