FOKUS: #PPKM MIKRO

Reklame Rokok Dinilai Mengabaikan Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi / Pekerja menata rokok yang etalasenya ditutup kain di salah satu minimarket di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/9/2021). Penutupan etalase rokok tersebut dilakukan berdasarkan Seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 8 tahun 2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KBRN, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Joko Setiyanto, mengatakan, bahwa Seruan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pelarangan reklame rokok kontraproduktif dengan pemulihan ekonomi masyarakat yang terpukul oleh pandemi COVID-19.

Joko mengungkapkan, bahwa pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 adalah hal yang sangat penting.

Menurut Joko, pelarangan yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta seharusnya memperhatikan kondisi masyarakat bawah dalam keadaan ekonomi sedang sulit seperti ini.

“Saya bukan perokok, bukan berarti saya melarang teman-teman saya untuk merokok,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Senin (20/9/2021).

Joko menilai, seruan tersebut hanya membuang-buang energi bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Joko, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa mengerjakan hal yang lebih penting daripada menutup reklame dan display rokok.

“Ada masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dahulu, seperti menyelesaikan vaksinasi di pasar agar masyarakat tidak takut untuk masuk pasar,” ujarnya.

Sementara Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta kontrapoduktif dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Menghidupkan kembali ekonomi setelah dua tahun terdampak pandemi adalah hal yang lebih perlu dilakukan segera,” katanya.

Trubus menjelaskan, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta bertentangan dengan peraturan yang lain, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang di dalam PP tersebut rokok diizinkan melakukan reklame dalam ruang.

“Kebijakan tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009. Dalam keputusan MK tersebut, rokok tidak ditempatkan sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan begitu pun tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang,” ungkapnya.

Produk rokok, Trubus menegaskan, sama seperti produk lainnya yang biasa ditemukan di minimarket atau toko adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau.

Karena itu, Trubus menekankan, bahwa DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara jangan menerapkan aturan sendiri yang dapat berimbas luas dan disalahartikan.

“DKI Jakarta adalah bagian tidak terpisahkan oleh NKRI, seruan (Anies Baswedan) melanggar peraturan yang ada,” ujarnya.

Sebagai perwakilan konsumen, Jibal Windiaz, yang merupakan bagian dari Komunitas Kretek menilai bahwa seruan menutup reklame rokok di etalase mini market merupakan upaya menihilkan hak masyarakat, terlebih para penjual di tengah kondisi pandemi.

Jibak menyebut, semestinya pemerintah berfokus pada upaya pengawasan yang serius dalam upaya menegakkan peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan pelarangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur yang saat ini belum terimplementasi.

“Upaya yang dilakukan Pemrov DKI nyatanya bertabrakan dengan payung hukum tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disusun Pemerintah Pusat,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu mengeluarkan Seruan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 yang melarang pedagang untuk pajang rokok di toko atau warung serta pelarangan iklan rokok. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00