FOKUS: #PPKM MIKRO

Tugas Tim Gernas BBI Pimpinan Luhut Binsar

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dok : ISTIMEWA

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), pada Rabu (8/9/2021) lalu. 

Tim Gernas BBI dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memiliki beberapa tugas pokok.

Yaitu; melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia; menyelaraskan program gernas BBI dengan kampanye publik; dan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target.

"Tim Gernas BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan pencapaian target Gerakan

Nasional Bangga Buatan Indonesia yang selanjutnya

disebut dengan Gernas BBI meliputi:

1. Peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk

Pelaku Ekonomi Kreatif yang masuk dalam ekosistem

digital;

2. Peningkatan jumlah penjualan atau transaksi

pembelian produk lokal;

3. Peningkatan daya beli masyarakat, perluasan pasar,

akses permodalan, pelatihan, pendataan, dan

percepatan siklus ekonomi lokal melalui belanja

produk lokal; dan

4. Stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah/Industri Kecil dan Menengah termasuk

Pelaku Ekonomi Kreatif Gernas BBI sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Menyelaraskan program Gernas BBI dengan kampanye

publik Gernas BBI;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencapaian target Gernas BBI; dan

d. Pelaporan data perkembangan Gernas BBI," bunyi Pasal 3, seperti dikutip rri.co.id pada Senin (20/09/21). 

Anggaran Tim Gernas BBI didapat dari APBN, APBD, dan sumber anggaran lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Gernas BBI dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 8 Keppres No 15/2021. 

Tim Gernas BBI ini dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dengan tiga Wakil Ketua yaitu Menko Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00