Sejumlah Kadinda Kecewa Atas Munas Kadin 2021

KBRN, Jakarta :    Sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah (Kadinda) kecewa terhadap Panitia Munas VIII Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Ini menyusul himbauan mereka agar Munas Kadin VIII di tunda tidak ditanggapi. Padahal permintaan para Kadinda itu sejalan dengan aturan Pemerintah, agar semua hajatan yang berpotensi membuat kerumunan harus ditunda, akibat pandemi Covid-19 semakin ganas di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana diketahui, semula Munas Kadin VIII berlangsung 2-4 Juni di Nusa Dua Bali, namun karena alasan Covid-19 meningkat diundur dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni.    Saat ini, kasus baru Covid-19 semakin naik, makanya sejumlah Ketua Umum Kadin Daerah sudah melayangkan surat ke paniita cq Rosan Roslani,  Ketua Umum Kadin, untuk munas ditunda.

"Panitia cq Ketum mesti  peka dan tanggap.  Penyebaran covid semakin tinggi, dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogyanya  Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama," kata Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, Sabtu (19/6/2021).

Jawa Timur termasuk Kadin provinsi yang sudah melayangkan surat permohonan munas mundur. Kadin lainnya, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau, dan Papua Barat. Sementara yang lain sudah  menyampaikan secara lisan dan akan segera  berkirim surat juga, seperti Kadin Sumatera Utara.

Menurut Ketua Kadin Papua, Immnauel Yenu, penundaan munas masuk akal.

"Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua, Bali ke Kendari, kan karena covid. Sekarang ini covid semakin meningkat, jadi wajar, bila munas kembali ditunda. Kadin harus memberi contoh, dalam upaya mengendalikan penyebaran covid, seperti harapan Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi  Pak Luhut Panjaitan," kata Immanuel.

Kadin Jawa Barat juga ikut kecewa, bahwa seruan para Kadin daerah agar munas ditunda diabaikan.

"Permintaan penundaan munas itu bukan kemauan saya pribadi, tapi hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat. Alasannya sederhana, munas Kadin berpotensi membuat kerumunan, itu berpotensi juga menjadi klaster baru covid," kata Cucu Sutara, Ketua Kadin Jabar.

Ketua Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Lity, juga senada. "Sangat berbahaya munas dilangsungkan di Kendari, 30 Juni. Berbahaya untuk kesehatan para peserta, dan juga berbahaya bagi masyarakat Kendari. Covid varian baru yang berkembang sekarang ini  mudah menyebar dan lebih ganas, nyawa taruhannya," kata Muhalim.

Sebelumnya Ketua Kadin Jawa Tengah, Kukrit Wicaksono, ikut mendukung agar munas ditunda.

"Kalau saya bukan soal tempatnya. Tapi lebih kepada momentnya gak tepat menggelar munas, saat covid mengganas, seperti saat ini. Lebih baik tunda cari waktu yang pas. Kadin mesti menunjukan profesionalitasnya," ujar Kukrit.

Memang Kadin Indonesia harus berpikir ulang untuk menggelar munas di Kendari. Kasus Covid-19 di ibu kota Sultra itu meningkat hingga 4.703 kasus.

"Iya posisi kemarin ada 55 kasus,  padahal tiga minggu lalu sempat hanya 4 kasus. Meningkat drastis," Ungkap Drg. Rahminingrum selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Jumat  kemarin (18/6/2021).

Ditempat terpisah Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI),  Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan. dalam kurun waktu 1-4 minggu ke depan, Indonesia bisa kolaps jika pemerintah tidak segera menarik rem darurat. Indonesia bisa mencapai 20 ribu kasus per hari.

"Kasis Covid sekarang bahayanya luar biasa, sudah kasusnya tinggi ada varian baru. Menarik rem darurat bahkan lockdown, perlu dilakukan Pemerintah," ujar Tri Yunis.

        

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00