Kartu Kredit Pejabat BUMN, Pengamat: 'Menjamu' Klien

Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai adanya layanan fasilitas kartu kredit yang diberikan kepada jajaran pejabat di perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan hal yang wajar. 

Ia menyebut peruntukan kartu kredit tersebut guna memberikan berbagai penunjang kerja kepada para pemangku kepentingan di perusahaan negara dalam keadaan darurat, demi berjalannya proyek kerja sama perusahaan. 

"Menurut saya fasilitas kartu kredit buat pejabat BUMN itu bukan hal yang luar biasa. Fasilitas ini bisa membantu pada pejabat korporasi atau BUMN, itu memudahkan mereka pada saat mereka ada hal-hal darurat yang harus dilaksanakan buat kepentingan korporasi," kata Toto kepada Pro3 RRI vuasambungan telepon, Kamis (17/6/2021). 

Ia mencontohkan, keadaan darurat demi memperlancar kerja sama perusahaan itu antara lain untuk menjamu para kliennya. 

"Misalnya mereka (pejabat BUMN, red) harus menjamu klien atau ada kebutuhan khusus yang harus cepat dilaksanakan, maka mereka bisa menggunakan fasilitas kartu kredit tersebut," jelas Toto. 

Ia menambahkan, pada praktiknya, pemberian fasilitas Kartu Kredit untuk para pejabat di jajaran Direksi perusahaan BUMN itu telah diterapkan sejak lama. 

"Praktek ini (fasilitas kartu kredit, ref) sudah dikerjakan sejak beberapa waktu lalu, dan saya kira juga ini bukan hanya dinikmati oleh BUMN sekarang, dari Menteri BUMN sebelumnya juga sudah. Hampir semua korporasi besar menyediakan fasilitas kartu kredit buat para pejabat," tukasnya. 

Sebelumnya, Kementerian BUMN mengakui adanya layanan fasilitas kartu kredit di beberapa perusahaan BUMN. Namun fasilitas tersebut ditujukan untuk keperluan perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi. 

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, berdasarkan hasil pantauan di beberapa BUMN, pemakaian kartu kredit tersebut untuk keperluan perusahaan agar tidak menggunakan uang tunai dan juga agar lebih dapat dikontrol serta transparan. 

Arya juga menegaskan bahwa tidak ada limit fasilitas kartu kredit BUMN yang mencapai Rp30 miliar. Limit kartu kredit tersebut hanya mencakup Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, dan diperuntukkan untuk pemakaian demi kepentingan perusahaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00