Anak Usaha PLN Dinilai Tidak Melanggar Aturan

Foto: (dok. IST)

KBRN, Jakarta: Anak usaha PT PLN (Persero), PT Haleyora Power, dinilai tidak melanggar aturan tentang ketenagakerjaan.

Hal itu berdasarkan kesimpulan dari dokumen pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) terkait kisruh Tunjangan Hari Raya (THR) PT Haleyora Power kepada para pegawai outsourcing PLN.

“Saudara (PT Haleyora Power) sudah membayarkan THR sesuai ketentuan. Namun demikian, sebaiknya setiap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemberi kerja atau penerima pekerjaan yang menyangkut kepentingan dan hak tenaga kerja sebelum diberlakukan wajib dilakukan sosialisasi atau diberitahukan kepada seluruh tenaga kerja tanpa terkecuali,” demikian tertulis di dokumen hasil pemeriksaan itu.

Dokumen tertanggal 18 Mei 2021 tersebut ditandatangani Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Bandung, Asep Cucu.

Ahli hukum perburuhan, Bambang Supriyanto mengatakan, bahwa hasil pemeriksaan itu menunjukkan PT Haleyora Power sudah memenuhi kewajiban.

Menurut Bambang, pemeriksaan itu sudah memenuhi ketentuan soal ketenagakerjaan di Indonesia.

“Laporan ke Dinas Tenaga Kerja lebih baik dibandingkan langkah lain. THR hak para pegawai, kewajiban perusahaan membayarkan thr keagamaan sebagai hak normatif pegawai sesuai dengan ketentuan,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Bambang menyebut, hasil pemeriksaan Dinas Tenaga Kerja yang menunjukkan ada atau tidaknya sebuah pelanggaran. 

"Pemeriksaan yang dilakukan Dinas sudah berdasarkan aturan, termasuk halnya soal THR,” ujarnya.

Sebelumnya, perwakilan pekerja PT Haleyora Power mengadu ke sejumlah federasi serikat pekerja soal THR. Pada 2021, THR dinilai lebih kecil dibandingkan 2020.

Pekerja menolak penjelasan manajemen soal besaran THR 2021. Sebab, pekerja merasa sudah menyelesaikan kewajiban.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00