Investasi Bodong Rugikan Publik Hingga Rp 117 Triliun

Ilustrasi investasi bogong. (Foto: Ist)

KBRN, Yogyakarta: Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing, menuturkan, kasus penipuan berkedok investasi ilegal atau investasi bodong terus bermunculan akibat minimnya literasi masyarakat tentang produk jasa keuangan bukan bank yang marak berkembang.

Minimnya literasi, bukan saja disebabkan karena kurangnya diseminasi informasi atau sosialisasi, tetapi juga dipicu akibat mudahnya masyarakat Indonesia tergiur pembagian keuntungan atau imbal hasil yang tinggi.

Ketika berbicara pada jumpa pers, Kamis (10/6/2021), Tongam L Tobing, menyebutkan, meski berkali-kali OJK mengingatkan, dan bahkan mengeluarkan rilis tentang produk investasi bodong, namun tetap banyak masyarakat yang tertipu bujuk rayu keuntungan yang di luar logika.

“Terakhir ini kita melihat adanya penawaran di Tik Tok Cash. Kita nonton iklan di video, tapi kita bayar dulu, ada jabatan-jabatan di situ. Contohnya kita beli jabatan pengawas Rp 4,9 juta dan bisa menghasilkan Rp 100 juta – Rp 120 juta setahun. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan, tapi masih banyak masyarakat kita yang kena,” tuturnya pada jumpa pers yang digelar di Alana Hotel Yogyakarta.

Kemudian, OJK sempat mencium investasi abal-abal berkedok kripto koin yang marak di NTB. Menariknya, banyak korbannya investasi itu adalah petani dan masyarakat kecil yang mengimpikan keuntungan besar dan cepat.

“Kita masih perlu meningkatkan literasi masyarakat kita untuk mengenal produk-poduk keuangan, karena apa? Perilaku masyarakat kita sangat mudah tergiur dengan imbal hasil tinggi,” ungkap dia.

Tongam Lumban Tobing menambahkan, dari catatan OJK dalam satu dekade terakhir, investasi bodong yang sempat berkembang, telah merugikan publik hingga mencapai lebih dari Rp 117 triliun.

“Ini merupakan kejahatan terhadap perekonomian kita,” ujar pria yang menjabat sebagai Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan di OJK.

OJK lewat Satgas Waspada Investasi (SWI) terus berupaya menggalakkan diseminasi informasi dan sosialisasi, termasuk di Yogyakarta, untuk meningkatkan literasi ekonomi publik soal investasi dan pinjaman secara daring.

“Hal yang paling utama yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat Yogyakarta. Yang pertama, kita akan menyebarkan leaflet, flyer mengenai bahayanya investasi ilegal dan pinjol (pinjaman online) ilegal. Dan yang menarik, akan direncakan webinar yang mungkin digelar bulan Juli mendatang dengan diikuti guru-guru, pondok pesantren, madrasah dan juga anggota koperasi,” terangnya.

OJK mengingatkan publik agar tetap berhati-hati menginvestasikan kekayaan yang dimiliki dengan menerapkan semboyan 2 L yaitu logis dan legal. Yang artinya, masyarakat diminta menelusuri legalitas badan usaha yang menawarkan produk investasi, dan benefit atau keuntungan yang didapat tidak di luar logika ekonomi yang ada. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00