Wapres: Dana Alokasi Khusus Perlu Sinergi

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) mengatakan, pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) memerlukan sinergi dari kementerian/lembaga pembina DAK.

"Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK," kata Wapres saat memimpin Rapat DPOD secara virtual dari kediaman resmi, Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Wapres menyampaikan sinergi dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK fisik dan DAK nonfisik.

Menurutnya, ketiga kementerian dan lembaga pembina DAK harus dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat diambil ke depan.

Khususnya, saat ini dimana Indonesia sedang mengalami pandemik COVID-19, dimana banyak ketidakpastian ditemui di lapangan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari evaluasi pelaksanaan DAK di tahun-tahun sebelumnya.

"Antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada masa pandemik COVID-19. Kemudian juga perlunya dipersiapkan strategi penggunaan anggaran secara maksimal, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional," ujar Wapres dalam arahannya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Sebab, teknologi informasi dapat mempermudah sinkronisasi data yang dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK sehingga nantinya dapat meminimalkan terjadinya ketidaksesuaian data.

"Perlu juga diperhatikan optimalisasi pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan bagi kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan proses pemantauan dan evaluasi, agar dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian dan Lembaga pembina DAK," tuturnya.

Menutup arahannya, Wapres berpesan agar seluruh upaya yang dilakukan dalam merancang DAK, khususnya di masa pandemik ini, harus tetap berpegang pada hukum yang berlaku agar akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat.

"Berkenaan dengan antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita perlu tetap berpegang pada ketentuan hukum. Disamping itu pelaksanaannya benar-benar harus memperhatikan aspek akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00