Mengantisipasi Politik Uang dan Polarisasi Pemilu 2024

Ilustrasi politik uang dan polarisasi Pemilu. (Foto Ist/net)

PEMILU 2024 memang masih akan berlangsung kira-kira satu setengah tahun lagi. namun isu potensi polarisasi dan politik uang nampaknya telah menjadi topik pembicaraan menarik. Hasrat berkuasa yang tinggi dari sebagian politisi, barangkali mengharuskan mereka melakukan berbagai cara demi meraup suara sebanyak-banyaknya.

Periode 2024 disebut-sebut sebagai tahun politik besar-besaran bagi Indonesia. Tahun tersebut selain digelar pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga ada pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati. Termasuk Wali Kota-Wakil Wali Kota di seluruh Indonesia.

Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan secara bersamaan pada tahun yang sama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengidentifikasi titik rawan praktik politik uang dan sejumlah praktik terlarang lainnya yang bakal terjadi selama Pemilu 2024. Praktik politik uang itu sejatinya tidak hanya terbatas pemberian uang kepada pemilih, tetapi juga penggunaan fasilitas. Titik rawan lain saat Pemilu 2024 adalah pemutakhiran data pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, dan percepatan hasil.

Tak hanya itu, kerawanan Pemilu dan Pilkada 2024 juga bisa bersumber dari pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Hanya di antara jenis pelanggaran itu, biasanya pelanggaran yang dilakukan kepala desa, lurah, atau camat lebih sering terjadi. Hal itu mengingat mereka ini punya rantai birokrasi hingga ke bawah, yaitu bisa memobilisasi Ketua RT dan RW, sebagaimana disinyalir terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Sementara soal polarisasi, berkaca dari Pemilu 2014 dan 2019, meski pemilu telah usai, namun residu konfliknya masih terasa hingga kini. Masyarakat sampai ke tingkat keluarga bisa terpecah karena beda pilihan. Ribut-ribut soal cebong dan kampret, yang menjadi panggilan sindiran bagi pendukung Jokowi dan Prabowo, bergulir massif di media sosial.

Bahkan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke calon Ibu Kota Negara, di Penajam Paser, Kalimantan Timur mengungkapkan perhatiannya pada isu polarisasi tersebut. Presiden Jokowi menyebut bagaimana polarisasi tidak selesai meski pesaingnya di pemilu dahulu, yakni Prabowo dan Sandiaga Uno, kini duduk di kursi kabinet pemerintahannya.

Dampak polarisasi bagi warga pun bisa diperburuk dengan munculnya politik identitas. Model ini biasa dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki basis untuk kampanye programatik yang kuat, sehingga hanya berfokus pada jualan politik identitas. Pada akhirnya cara-cara paling efektif untuk mendapatkan dukungan suara adalah dengan memainkan emosi massa.

Polarisasi bukan tak mungkin terulang di Pemilu 2024. Apakah letak masalahnya justru ada pada sistem pemilu itu sendiri? Isu polarisasi seperti yang dirisaukan sejumlah elit selama ini, sesungguhnya memang tidak bisa dilepaskan dari andil partai politik itu sendiri. Bolehlah dikatakan bahwa fraksi-fraksi mereka di parlemen yang menghasilkan undang-undang pemilu yang pada akhirnya mempersempit peluang banyak calon untuk maju.

Namun apapun alasannya, kita harus sepakat untuk menghentikan praktik politik uang maupun polarisasi politik yang muncul seiring kontestasi yang terjadi. Ini harus bisa menjadi sebuah gagasan konstruktif bagi parpol, KPU, Bawaslu dan Pemerintah agar Pemilu dapat berlangsung Luber dan Jurdil sebagaimana amanah UUD 1945.

Pemilu haruslah memiliki resolusi besar terhadap masalah-masalah sebelumnya. Masyarakat idealnya bisa memilih calon pemimpin dengan rekam jejak baik, kompeten, amanah terhadap suara masyarakat dan memiliki integritas tinggi untuk menyejahterakan masyarakat.*

Editor: Bambang Dwiana

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar