Pansus Ibu Kota Negara yang Dibentuk DPR

(Wikipedia)

KBRN, Jakarta: Kendati sempat terhalang pandemi Covid-19, namun semangat membangun Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan terus berlanjut dan makin tampak bentuknya.

Kemarin dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, resmi dibentuk Panitia Khusus Ibu Kota Negara beranggotakan 56 orang anggota DPR RI seluruh fraksi.

Dengan pembentukan Pansus ini diharapkan dapat menjadi landasan bekerja agar mampu menghasilkan UU IKN dan menjadi dasar legal pembangunan dan pembentukan Ibu Kota Negara di Kalimantan.

Sesuai kesepakatan Baleg pun, RUU IKN yang merupakan usulan pemerintah sudah masuk dalam Prolegnas 2022. Beberapa hal draf sempat dibicarakan adalah tentang tata kelola Ibu Kota Negara.

Konsepnya ternyata berbeda dengan Ibu Kota DKI Jakarta saat ini. Bila Ibu Kota Jakarta dipimpin oleh Gubernur hasil pilkada, maka menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Prawira Dinata, pimpinan Ibu Kota Negara adalah semacam Kepala Otorita setingkat Menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Artinya pimpinan Otorita tersebut pilihan Presiden dan sudah pasti sejalan dengan Kepala Negara dan Pemerintah Pusat. Beda halnya dengan Gubernur DKI Jakarta saat ini yang kadang tidak sejalan dengan Pemerintah Pusat.

Ini hal substansial dan agaknya mengadopsi konsep Ibukota baru Malaysia Putra Jaya yang dikelola langsung oleh Pemerintah Federal.

Rudy menambahkan bahwa Ibu Kota Negara baru dibangun setelah terbitnya UU tentang Ibu Kota Negara. Karena itu harapan kita semua adalah agar Pansus RUU IKN segera bekerja dan mensahkannya menjadi undang-undang.

Banyak orang tidak sabar dan ingin segera melihat bentuk rupa Ibu Kota Negara yang baru dengan konsep kota di tengah hutan.

Komentar disampaikan Editor Senior Pro 3 RRI Widhie Kurniawan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar