Banjir oh Banjir

Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

KBRN, Jakarta: Kalau kita sempat melihat kawasan elit Kemang di Jakarta Selatan pasti prihatin. Kawasan itu hancur ekosistemnya sejak tahun 1999, tatkala Pemda DKI mengizinkan Kemang jadi kawasan komersial, padahal dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah 1965-1985, Kemang adalah daerah tangkapan Air. 

Tahun 2016, Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Ahok bilang, penyebab banjir Kemang karena luapan Kali Krukut. 

Tahun 2020, Kemang masih Banjir lagi di bawah Gubernur Anis Baswedan yang kata warga justru lebih parah dari banjir tahun 2007.

Kata Anis penyebabnya karena luapan Kali Krukut. Tahun 2021 Ini Kemang tetap banjir. Penyebabnya sama, tapi kali ini yang salah kebijakan Anis Baswedan. 

Persoalan Kemang hampir sama dengan kawasan Cipinang dan sejumlah kawasan banjir di Jakarta, seperti Cipinang, Kebon Manggis, Kelapa Gading dan daerah serupa. 

Semua kawasan itu dulunya adalah daerah resapan air di Jakarta. Sekarang diisi bangunan rumah, kantor dan komersial. 

Jadi wajar bila banjir. Air mencari rumahnya yang diokupasi warga untuk beragam bangunan. 

Tapi yang salah tetap Gurbernur DKI Jakarta saat ini, Anis Baswedan. Kesalahan itu karena Anis tidak konsisten dengan rencana penanganan banjir di Jakarta dengan sistem naturalisasi. 

Konsepnya bisa jadi bagus dibandingkan normalisasi sungai ala Ahok. Normalisasi itu melebarkan sungai dan membuat beton turap di sepanjang sungai agar air lancar sampai laut, sedangkan naturalisasi ingin mengembalikan ekosistem sepanjang daerah aliran sungai. 

Program normalisasi sudah tidak berjalan, tapi program naturalisasi hasilnya lambat. Jadilah Jakarta seperti saat ini, masih banjir dan banjir.

Kenapa Anis salah, karena tidak konsisten dan kurang Gercep alias gerak cepat melakukan naturalisasi sungai.

Naturalisasi juga pasti harus membongkar bangunan sepanjang daerah aliran sungai (DAS) di Jakarta agar dapat melebarkan sungai dan menanam pohon di pinggirnya, namun itu juga tidak dikerjakan Anis, karena pasti akan membongkar bangunan di pinggirnya. Katanya itu kebijakan yang tidak manusiawi. 

Apapun pilihan kebijakan dapat ditempuh, tapi syaratnya Gubernur DKI harus Gercep dan tidak sekedar berwacana. Itu mungkin kelebihannya Ahok. 

Editorial ditulis editor senior RRI co.id, Widhie Kurniawan

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00