Anis Baswedan Diperiksa Reserse Polda Metro Jaya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan. (ANTARA)

KBRN, Jakarta: Ada satu catatan menarik tertanggal 12 September lalu. Saat itu Sabtu malam, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dengan gagahnya menyampaikan bahwa ada 5 ribu PNS dan 5 ribu petugas yang selalu sigap menegakkan protokol kesehatan.

Selama Pandemi Covid-19, kata Anies Baswedan saat itu, sudah 158 ribu orang dikenai sanksi denda hingga terkumpul uang 4 miliar lebih. Bahkan Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa pihaknya bukan semata menerapkan protokol kesehatan tapi sudah pada level menegakkan protokol kesehatan dan dapat diukur.

Tapi sayang, pada hari Sabtu pekan lalu, protokol kesehatan itu tidak berlaku di suatu tempat di kawasan Jakarta Pusat. Ribuan PNS dan petugas penegakkan protokol kesehatan yang dibangga-banggakan Anis Baswedan tidak jelas sikapnya.

Pada saat itu, ada ribuan orang tidak taat protokol kesehatan, duduk dan berdiri saling berhimpitan, sama sekali tidak ada jarak 1 meter dan tidak ada tindakan sama sekali dari petugas dan PNS Pemda DKI Jakarta.  Orang bertanya-tanya, bagaimana dengan pernyataan Anis Baswedan ketika itu.

Kini, Anis harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Namanya Klarifikasi, tapi tetap saja ada proses berhadapan dengan polisi. Selain Polisi, Menkopulhukam dan Mendagri juga diharapkan Presiden menegakkan protokol kesehatan. Ini adalah amanat presiden Joko Widodo.

Bila  Sanksi diberikan kepada Gubernur DKI Jakarta karena pembiaran pelanggaran protokol kesehatan, dampak lainnya bakal banyak, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang wilayahnya di Bogor ada kerumunan massa saat kunjungan Habib Rizieq, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo yang wilayahnya ada kerumunan pengantar calon Walikota Solo, dan saat pemakaman almarhum Didi Kempot, lalu Gubernur Jawa Timur yang wilayahnya ada kerumunan saat pendaftaran pasangan calon Walikota Surabaya.

Polri sudah memberi contoh penggantian Jabatan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Kita tunggu langkah Mendagri dan langkah Menko Polhukam, karena protokol kesehatan bukan sekedar imbauan, tapi ditegakkan. 

Ditulis oleh editor senior Pro3 RRI, Widhie Kurniawan.

00:00:00 / 00:00:00