Harapan Presiden, Pembatasan Sosial, dan Partisipasi Masyarakat

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Di tengah makin tingginya peningkatan jumlah penderita Covid-19, sesungguhnya ada sejumlah daerah yang masih memiliki zona hijau atau aman dari Covid-19. 

Data yang ditunjukkan Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito per 9 September lalu, adalah contoh bahwa di Indonesia ada daerah dengan warna zona berbeda beda. Secara umum, ada 63 Kabupaten atau kota di Indonesia dengan status Zona Hijau. Di sini artinya adalah kondisi aman dari serangan wabah Covid-19. 

Sementar zona kuning ada 114 kabupaten atau kota. Zona orange ada 267. Sedangkan yang benar-benar zona merah ada 70 kabupaten atau kota. Menyimak data tersebut, maka sebenarnya potensi besar paparan Covid-19 ada pada 70 kabupaten atau kota tersebut. Ini yang harus serius dijaga agar tidak meluas ke daerah tetangga. 

Sedangkan wilayah hijau, harus juga mampu menjaga dirinya agar tidak terpapar sebaran zona merah dan oranye. Karena itu, penerapan pembatasan sosial di zona hijau perlu lebih ketat dibandingkan zona lainnya. Kluster zona semacam ini tingkatannya tentu bukan provinsi, tapi cukup lokal. 

Bahkan, data zona itu perlu di breakdown hingga kelurahan dan sampai tingkat RW dan RT. Masyarakat setempat perlu diberikan informasi terus menerus agar mengamankan dirinya masing-masing. Karena itu, sistem pengamanan warga paling efektif adalah dengan menerapkan pola sistem keamanan lingkungan terhadap Covid-19. 

Ini bukan ronda atau jaga malam, tetapi pengamanan warga atas lingkungannya secara terus menerus secara self security. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah melaksanakan pemantauan terus menerus, karenanya peran warga harus terus diinisiasi. 

Sedangkan peran pemerintah adalah menyajikan data ter-update secara transparan tiap saat secara real time. Pada website Jakarta.corona.go.id misalnya, akses websitenya dipercepat, datanya dibuat akurat, dan warna warni status zona per kelurahan hingga per RW dan RT dibuat lebih detail. 

Terakhir, adalah perlunya regulasi yang memberi kewenangan kelurahan bahkan RW atau RT untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial di wilayahnya masing-masing. Ini penting, sehingga harapan Presiden Joko Widodo agar penguatan kebijakan soal Covid-19 secara lokal atau secara mikro dapat terwujud.

Ditulis Editor Senior Pro3 RRI, Widhie Kurniawan.

00:00:00 / 00:00:00