BPK Temukan Penggunaan Rekening Pribadi dalam Pengelolaan APBN

Petugas yang mengenakan masker dan sarung tangan melayani nasabah di Kantor Cabang Digital Bank Mandiri Syariah Thamrin, Jakarta. (ANTARA)

KBRN, Jakarta: Ada 71 miliar rupiah uang negara berasal dari DIPA APBN yang dikelola dalam rekening pribadi pada lima kementerian. 

Ini merupakan temuan yang agak memprihatinkan, karena arus pengelolaan uang negara sejatinya ada dalam rekening kantor, dan tidak masuk dalam rekening pribadi. 

Salah satu yang cukup besar adalah Kementerian Pertahanan, sebanyak 41 miliaran rupiah. 

Di samping Kementerian Pertahanan, ada juga Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pengawas Pemilu, dan BAPETEN. 

Data tersebut diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP 2019 yang disampaikan oleh BPK 2020. 

Walaupun kemudian juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan bahwa rekening pribadi tersebut sudah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan hingga menjadikan hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian Pertahanan menjadi WTP, maka untuk tahun ini tidak perlu diadakan lagi rekening pribadi. 

Setuju juga kita atas pernyataan anggota DPR dari Fraksi PKB, Abdul Kadir Suding yang menyampaikan mekanisme keuangan dalam sistem administrasi keuangan negara. 

Demikian halnya kementerian lain juga tidak perlu lagi membuka rekening pribadi dalam pengelolaan arus anggaran APBN. 

Menyimak kondisi ini, sepertinya jadi ingat pada zaman dahulu kala sebelum reformasi. 

Pada Era Presiden Soeharto, hampir seluruh kementerian memiliki rekening masing-masing dengan alasan masing-masing pula. 

Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 dan 2000 mencoba membersihkan rekening liar, tapi sering mental. 

Bahkan pada tahun 2006 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK, ditemukan angka fantastis 9,6 trilyun yang ditampung dalam 1322 rekening di Kementerian Keuangan. Departemen Agama 4,2 trilyun dalam 98 rekening, kemudian Kementerian Pertahanan 139 rekening dengan nilai 2 trilyun lebih. Total ada 35 kementerian saat itu. 

Tentu kita tidak berharap ada celah bagi penampungan rekening pribadi pada tiap kementerian atau lembaga. Sudah cukup pada era Orde Baru, rekening banyak bertebaran di mana-mana yang isinya uang negara.

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhi Kurniawan.

00:00:00 / 00:00:00