Putusan MA Tentang PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Dianggap Tidak Berlaku

whatsapp_image_2020_07_09_at_08_34_43.jpeg

KBRN, Jakarta: Terkait publikasi putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Peraturan KPU No. 5 tahun 2019 dalam hal pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka pertanyaannya adalah, apakah Presiden Joko Widodo, sah sebagai Presiden periode kedua atau tidak. 

Ini menjadi menarik, karena diskusi netizen di media sosial menyoal keabsahan Presiden Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin sebagai presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024. Memang diskusi tersebut subyektif hanya menyoal keabsahan. Namun tidak banyak yang mengulas pasal demi pasal. 

Mahkamah Agung telah membatalkan PKPU nomor 5 tahun 2019 karena dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017. Pakar hukum Yusril Ihza menyebut pentingnya asas prospektif dan bukan retroaktif dalam putusan ini. Dengan demikian maka putusan MA tersebut dianggap tidak berlaku soal hasil penetapan MK yang memenangkan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf. Sebab terbitnya putusan MA setelah ada putusan MK dan penetapan Joko Widodo Kyai Ma'ruf sebagai pemenang pilpres 2019. 

Seandainya toh UU No. 7 tahun 2017 digunakan, maka Presiden Joko Widodo dan Kyai Maruf Amin tetap sah. Menurut anggota KPU Hasyim Asyari, jumlah persentase lebih dari 50 persen dan telah menang di 21 propinsi atau lebih dari setengah propinsi di Indonesia yang jumlahnya 34. Jadi, publik tidak perlu ragu. Presiden Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin tetap sebagai Presiden Republik Indonesia sampai 2024.

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhie Kurniawan.

00:00:00 / 00:00:00