Pernyataan Serius Presiden Dalam Video Jadi Viral

kabinet_kominfo.jpg

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhie Kurniawan.

Rilis video pernyataan Presiden hari ahad lalu memang memunculkan banyak pertanyaan, sebab peristiwanya terjadi 10 hari sebelumnya. Ini pasti ada suatu pesan yang perlu ditengarai oleh banyak pihak. Salah satu yang ramai adalah soal reshufle kabinet. 

Sepertinya ini bukan test the water, tapi ucapan serius seorang kepala pemerintahan. Karena itu memang, kita perlu dukung Presiden Joko Widodo untuk segera mewujudkan pernyataanya tersebut. 

Ketika presiden menyebut soal kinerja menteri-menterinya, maka sudah pasti arahnya pada perbaikan kinerja. Reshufle kabinet adalah suatu keniscayaan. Kendati belum ada satu tahun, tetapi bila eksekusi kinerjanya tidak optimal, maka perlu segera dilakukan reshufle kabinet. 

Memang Presiden adalah yang memilih dan menentukan jabatan dan nama menterinya dalam kabinet jilid dua ini. Akan tetapi saat itu mereka dipilih dalam kondisi normal dan semua dapat dirancang seperti keadaan biasa. Namun tatkala sekarang situasinya sudah ekstraordinary, maka bisa jadi pilihan masa itu kurang pas. 

Sekarang diperlukan menteri dengan kemampuan adaptive leadership, seorang petarung yang selalu mencari celah dan terobosan untuk memenangi pertempuran, mewujudkan gagasan Presiden agar dapat mensejahterakan 267 juta rakyat Indonesia. 

Ada beberapa nama dan jabatan menteri yang perlu direshufle. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menteri tenaga kerja Ida Fauziah, menteri Kesehatan Terawan, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Sementara pakar berbeda menyoroti nama yang perlu direshufel. 

Namun demikian, menyimak pernyataan Presiden, sepertinya reshufle tidak meluas, dan akan fokus pada menteri yang tugasnya terkait dengan persoalan COVID-19 serta menteri yang tugasnya terkait dengan dampak covid tersebut. Persoalan nama, itu urusan Presiden. Kita hanya bisa melihat reshufle kemungkinan disegerakan, agar tidak jadi komoditas politik di media massa mainstream maupun sosial media.

00:00:00 / 00:00:00