Ombudsman: Posisi Komisaris BUMN Banyak Rangkap Jabatan

antara_foto_aprillio_akbar_jio02.jpg

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhie Kurniawan.

Catatan Ombudsman Republik Indonesia ada 397 Komisaris BUMN dan 167 pada anak perusahaan yang disebut rangkap jabatan. Banyak dari mereka memiliki jabatan di instansi lain. Namun Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah tudingan tersebut. Ia justru menjelaskan bahwa BUMN adalah memang badan usaha pemerintah. Data yang dirilis oleh Ombudsman adalah data tahun lalu, sehingga ada potensi perubahan pada tahun 2020. Namun bicara soal Komisaris BUMN memang menarik terutama era sekarang, sebab selain pendapatannya disebut lumayan besar, ada juga aspek lainnya. 

Posisi tersebut diduduki oleh sejumlah orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan kendati sehari-hari tidak beraktifitas sebagai pakar ekonomi, praktisi bisnis atau ilmuwan. Sebutlah nama Ali Muchtar Ngabalin sebagai komisaris Angkasa Pura I, lalu ada Basuki Tjahja Purnama dan Alexander Lay di komisaris pertamina, lalu ada juga Triawan Munaf dan Yeny Wahid di Komisaris Garuda, serta di PTPP ada Andi Gani Nua Wea, berikutnya ada Lukman Edi, ada Viktor Sirait di Waskita Karya, serta sejumlah tokoh lain yang memiliki afiliasi dengan dukungan politik saat pilpres lalu.

Sejatinya, posisi Komisaris BUMN itu sangat penting, seperti diatur dalam PP Nomor 45 tahun 2005, disebutkan posisi komisaris, yakni sebagai organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. Kemudian pada pasal 50 disebutkan kriteria Komisaris pada BUMN, yakni: Yang dapat diangkat sebagai anggota Komisaris dan Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 

Tinggal kemudian dicek saja sekarang, apakah anggota Komisaris yang disebut Ombudsman RI memiliki rangkap jabatan atau komisaris yang dinilai memiliki afiliasi politik, dapat melaksanakan tugasnya atau tidak. Ini akan menjadi lebih penting. Sebab bagaimanapun pemerintah juga lekat dengan politik, dan pemerintah ingin memastikan bahwa visi dan misinya melayani rakyat dapat dijalankan melalui lini kementerian dan instansi serta melalui unit usaha yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

00:00:00 / 00:00:00