Lonjakan Tagihan Listrik di Tengah Pandemi COVID-19

antarafoto_skema_perlindungan_lonjakan_tagihan_listrik_jakarta_reno_esnir.jpg

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhi Kurniawan

Beberapa hari belakangan, publik dikejutkam dengan tagihan listrik PLN yang tidak seperti biasanya. Kendati sejumlah pejabat PLN sudah menyampaikan bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik, tetapi masyarakat tidak percaya hal itu. Vice Presiden Communication PLN, Made Suprateka secara jelas menyebutkan, bahwa PLN sama sekali tidak pernah menaikkan tarif PLN. Bahkan menteri BUMN Erick Thohir juga urun bicara soal isyu kenaikan tarif PLN tersebut. Erick juga menjelaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif PLN. Lantas di mana persoalannya?

Ternyata pokok persoalannya adalah ketidaksadaran masyarakat akan penggunaan listrik PLN selama periode Work From Home di rumah. Pada kenyataannya memang, penggunaan listrik di rumah meningkat pesat karena banyak peralatan bertenaga listrik digunakan. Saat ruangan panas, maka air condition dihidupkan, lalu saat jenuh tidak ada kegiatan, dimulai aktivitas masak memasak menggunakan oven listrik atau microwave. 

Ini semua jelas menggunakan daya listrik lebih banyak dari biasanya. Belum lagi keperluan reguler seperti lampu penerangan dan juga radio atau TV serta lemari pendingin. Tidak banyak masyarakat paham akan hal ini. Mereka menikmati aktifitas Work From Home, tetapi tidak menyadari dampak aktifitas yang tidak seperti biasanya di dalam rumah.

Bagi masyarakat pengguna kartu voucher atau token listrik, hal ini tidak banyak dirasakan, sebab mereka sudah mengetahui ukuran yang harus dibayarkan, akan tetapi isyu kenaikan tarif listrik ini dirasakan oleh mereka yang menggunakan sistem pembayaran pasca bayar atau listrik meteran dengan abonemen. Dengan demikian, maka beban yang ada sesungguhnya adalah urusan pengguna itu sendiri. Lantas, apakah PLN juga dapat disalahkan? 

Secara hukum tidak ada yg perlu disalahkan kepada PLN. Dalam konteks ini, tanggung jawab PLN adalah persoalan etis. Maknanya adalah, sebagai lembaga korporat milik negara dan monopoli pelayanan kepada publik,  seharusnya PLN sudah memberikan warning akan terjadi hal semacam ini sebagai implikasi penerapan WFH selama pandemi virus corona. 

Seandainya saja PLN sudah menginformasikan sedari awal hal semacam ini, maka komplain masyarakat tidak sebanyak sekarang. Artinya, secara etis manajemen PLN juga dapat dipersalahkan. Namun bagusnya, pihak PLN responsif dengan memberikan kelonggaran pembayaran tagihan listrik sebesar 60 persen dari tagihan, dan sisanya diangsur selama tiga bulan. Ini harus diapresiasi. 

Kendati sebagai catatan, ke depan PLN harus mampu berkomunikasi lebih cerdas lagi kepada khalayak penggunanya. Perusahaan plat merah, kendati monopoli, juga harus mampu menghadirkan kinerja profesional kepada masyarakat luas.

00:00:00 / 00:00:00