Kebijakan Transportasi di Masa Transisi menuju Tatanan Kehidupan Baru

antarafoto_kemacetan_jakarta_jam_masuk_kantor_normal_baru_reno_esnir.jpg

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhie Kurniawan.

Satu hal yang cukup merepotkan dalam masa transisi menuju Tatanan Kehidupan baru adalah soal transportasi umum. Ini adalah kebalikan dari hal yang sering diungkapkan pada era sebelum pandemi. Pada era itu, orang diminta menggunakan transportasi umum karena murah, massal dan mengurangi kemacetan. 

Keberadaan ojek online juga dianggap satu solusi karena orang tidak perlu naik kendaraan pribadi yang sering direpotkan urusan tempat parkir dan biaya parkir. Tapi kini semuanya berubah. Naik kendaraan umum massal adalah ancaman. Bahkan ia dapat menjadi malapetaka bila tidak mengindahkan aturan.

BPTJ DKI Jakarta mengeluarkan ketentuan 35 persen kapasitas yg dibolehkan bagi angkutan umum massal. Naik ojek online perlu pakai masker dan bawa helm sendiri, serta menggunakan partisi antar pengemudi dan penumpang. 

Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Pergub Nomor 51 tahun 2020. Salah satunya soal pengendalian lalulintas. Ini aturan yg kemudian menjadi bahan pertanyaan dan keberatan sejumlah pihak, sebab ada wacana dari kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputa, untuk menerapkan aturan ganjil genap bagi mobil dan motor, tidak termasuk beberapa yang dikecualikan. Alih-alih memudahkan masyarakat, wacana itu justru membuat keresahan. 

Pada masa transisi tatanan kehidupan baru ini, memang pilihan sulit, tapi harusnya ada ruang untuk memudahkan naik angkutan umum dan juga memudahkan kendaraan pribadi. Sebab, naik kendaraan umum risikonya masih sangat besar terpapar virus corona.

00:00:00 / 00:00:00