Terbitnya PP 25 Tahun 2020 tentang TAPERA

tapera.jpg

Ditulis Redaktur Senior RRI Widhie Kurniawan.

Kalau boleh dibilang, secara hitung-hitungan, besaran iuran senilai 2,5 persen per pekerja dari pekerja sendiri, dan 0,5 persen dari pemberi kerja, akan dapat dibayarkan oleh para pekerja. Apalagi pada tahap awal, peserta pekerja prioritas adalah para Aparatur Sipil Negara yang tidak terdampak signifikan akibat COVID-19. 

Umumnya ASN walau berstatus Work From Home pun sebelum ini dipastikan tetap dapat gaji, tunjangan kinerja, dan bahkan uang makan. Artinya, pendapatan rutin mereka utuh dan penuh. Karena itu, tatkala mereka diwajibkan ikut program Tabungan Perumahan Rakyat, TAPERA sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020, kemungkinan besar masih dapat memenuhi. 

Dalam hitungan rupiah, bila gaji ASN 4 juta rupiah perbulan, ia hanya perlu membayar iuran sekitar 100 ribu per bulan. ASN tersebut pun masih dapat bonus 0,5 persen perbulan dari pemberi kerja, yakni Pemerintah. 

Kalau gajinya 4 juta, maka dapat 20 ribu rupiah. Ini diibaratkan menabung ke TAPERA dapat bonus 6 persen pertahun. Dibandingkan bunga deposito saja, masih besar pembayaran oleh pemberi kerja. 

Bahkan, pada akhir kepesertaan, para peserta masih memungkinkan dapat tambahan dari hasil pemupukan dana melalui berbagai instrumen investasi, baik secara konvensional maupun secara syariah. 

Program TAPERA ini jelas secara hitung-hitungan angka, sangat menguntungkan dan tidak ada ruginya. Hanya saja, bila dikaitkan dengan tujuan kepemilikan rumah bagi peserta agak kurang pas. Karena dalam PP tersebut, besaran angka rupiahnya yang perlu dikaji lebih mendalam. 

Sebagai contoh Bapertarum bagi PNS zaman dulu, besaran bantuan pembelian rumah pertama terbilang kecil. Sangat kecil bahkan, dibandingkan harga rumah zaman sekarang. Apa yg terjadi di Bapertarum, harus menjadi pembelajaran untuk mencapai tujuan penyediaan rumah bagi para peserta Tapera. (Foto: Ilustrasi Tapera/ kompas.com)

00:00:00 / 00:00:00