Kebijakan Pelonggaran Transportasi Prasyarat Reservasi Tiket Penumpang

antarafoto_terminal_bus_akap_sepi_penumpang_020420_rmd_1.jpg

KBRN, Jakarta : Salah satu yang menjadi implikasi lanjutan dari kebijakan pelonggaran lalulintas berbagai moda transportasi antar kota dan antar provinsi adalah soal reservasi tiket. Hal yang perlu disoroti yakni soal upaya memenuhi syarat bepergian, terutama dalam kaitannya dengan protokol kesehatan.

Ketua Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Doni Moenardo, menerbitkan Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 sebagai penjabaran Permenhub nomor 25 tahun 2020 dengan sejumlah persyaratan.

Persyaratan yang disebut dalam SE tersebut sesungguhnya detail, kendati masih ada celahnya. Sebutlah misalnya syarat kondisi sehat. Dalam SE nomor 4 diatur perlunya kondisi sehat dengan test PCR. Padahal test PCR terbatas. Lalu ada aturannya, yakni surat keterangan sehat dari rumah sakit atau Puskesmas atau Klinik Kesehatan. Artinya, tanpa test PCR pun dapat dilalukan dengan cukup dapat keterangan sehat dari puskesmas atau klinik kesehatan.

Apakah semua puskesmas dan klinik kesehatan punya standar sama ?

Lalu bagaimana kesiapan Bandara atau terminal atau stasiun dan atau yang menggunakan jalur darat kendaraan pribadi atau dinas.

Pada prinsipnya, pelonggaran atau istilahnya penjabaran Permenhub 25 tahun 2020 dapat dipahami dan memang diperlukan dalam kondisi sesuai yang disyaratkan. Akan tetapi hal-hal teknis yang tampaknya sepele, perlu ditegaskan, agar para pihak, masyarakat luas paham akan hak dan kewajibannya.

Semoga kebijakan ini tidak menjadi ruang bagi sejumlah orang yang ingin memanfaatkan peluang bepergian untuk tujuan yang tidak sebagaimana mestinya, sebab kadang sejumlah orang di negeri ini, terkait hal yang sudah jelas-jelas dilarang saja, masih berupaya menerobosnya dengan berbagai cara dan argumen. Kita ingin COVID-19 ini segera berlalu dengan menahan diri bepergian dan tetap di rumah.

Ditulis Redaksi Senior Widhie Kurniawan

00:00:00 / 00:00:00