OPSI Perjuangkan Hak Populasi Kunci

OPSI Perjuangkan Hak Populasi Kunci. (Istimewa)

KBRN, Denpasar : Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) kini tengah memperjuangkan hak populasi kunci.

Populasi kunci merupakan populasi yang terkonsentrasi pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi terserang virus HIV/AIDS. Mereka tersebar dalam beberapa kategori, yakni pekerja seks, pengguna napza jarum suntik, LSL (lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki lain), dan transgender.

Koordinator OPSI Bali, Puspareni mengemukakan, hak yang diperjuangkan bukan sebatas menghilangkan stigma dan diskriminasi.

"Sebetulnya saya nggak ada masalah sih dengan yang namanya diskriminasi sama stigma. Itu sudah biasa kan. Apalagi seperti saya kan mantan pekerja seks dan juga seorang yang positif dengan HIV/Aids," katanya kepada RRI di Denpasar, Jumat (18/9/2020). 

Perjuangan yang pihaknya lakukan yaitu mengubah istilah terhadap sejumlah populasi kunci. Hal itu diharapkan dapat dimulai dari pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. 

"Saya meminta, hanya meminta saja sama tim media, agar kata-kata yang untuk pekerja seks komersial itu dihilangkan. Kita buat istilah yang dibuat teman OPSI sekarang, OPSI Nasional. Karena OPSI itu kan mewadahi untuk pekerja seks perempuan atau laki-laki atau transgender atau disebut sekarang transpuan (transgender perempuan) itu kata-katanya. Kita sebut saja PS atau pekerja seks perempuan, LSL, atau transpuan, itu saja," ujarnya. 

Tak hanya ke media, OPSI kata Puspareni juga telah berjuang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali. Namun langkah Organisasi Perubahan Sosial Indonesia tersebut pupus. Alasannya, Badan Kesbangpol Provinsi Bali menganggap OPSI berupaya melegalkan keberadaan populasi kunci, salah satunya pekerja seks. 

"Padahal kita nggak ada keinginan untuk melegalkan pekerja seks. Cuma untuk mewadahi dan mengayomi, agar pekerja seks itu merasa nyaman dan tidak ada diskriminasi, dan stigma," sebutnya. 

"Saya pastikan OPSI tidak ingin melegalkan pekerja seks. Siapa sih mau melegalkan pekerja seks? Karena kita sadar ini kan melanggar hukum," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00