KLB Partai Demokrat Bakal Digelar di Bali? Mudarta: Kami Pastikan Ilegal

KLB Partai Demokrat Bakal Digelar di Bali? Mudarta: Kami Pastikan Ilegal. (Istimewa)

KBRN, Denpasar : Partai Demokrat tengah menghadapi 'turbulensi' yang cukup kencang. 

Kondisi itu terjadi pasca munculnya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

GPK-PD yang digawangi sejumlah eks-kader dan melibatkan pihak eksternal Partai Demokrat ini berusaha untuk menghelat Kongres Luar Biasa (KLB). 

Tujuannya untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari takhtanya sebagai Ketua Umum partai berlambang bintang mercy tersebut. 

Belakangan berhembus kabar, KLB Partai Demokrat bakal diselenggarakan di Bali. 

Menyikapi itu, pengurus Partai Demokrat, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 9 kabupaten/kota di Bali tak tinggal diam. 

Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta. (Istimewa)

Bahkan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta secara khusus mengirimkan pesan singkat via WhatsApp kepada RRI perihal pernyataan sikap kader dan pengurus Partai Demokrat se-Bali. 

Pernyataan sikap yang dibuat 10 punggawa Partai Demokrat di Pulau Dewata itu berisikan 5 poin. 

Poin pertama menegaskan, KLB yang rencananya digelar di Bali ilegal. 

"Kami dengan tegas menolak digelarnya KLB illegal tersebut di Bali," ungkap Mudarta, Minggu (28/2/2021).

Sedangkan pada poin ketiga, Partai Demokrat mengimbau pemerintah daerah, kepolisian serta pihak berwenang lainnya, tidak memberikan ijin kegiatan KLB ilegal tersebut. 

Alasannya, KLB tersebut tidak memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat penyelenggaraan KLB yang diatur dalam AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020.

"Legalitas kami dari hasil Kongres V Partai Demokrat telah disahkan oleh Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Keabsahan kepengurusan kami tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor M.HH-09.AH.11.01 tanggal 18 Mei 2020," beber Mudarta. 

Bila KLB tersebut dipaksakan, Mudarta memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam. 

"Ijinkan kami untuk bergerak menegakkan Swadharma Kami kepada Partai Demokrat," tegasnya. 

Di akhir pernyataan sikap tersebut, Mudarta mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedamaian Pulau Seribu Pura. 

"Mari bersama kita jaga kesucian dan kedamaian Pulau Bali dari perbuatan yang bertentangan dengan Dharma," pungkasnya. 

Pernyataan tersebut dibuat oleh 10 pucuk pimpinan Partai Demokrat di Bali, meliputi I Made Mudarta, S. Sos (Ketua DPD Partai Demokrat Bali), Drs. I Made Sunarta, MM, M.Si (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Badung), Drs. A.A. Ketut Asmara Putra (Ketua DPC Partai Demokrat Kota Denpasar), I Nengah Pringgo, SH (Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tabanan), Drs. I Wayan Wardana (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jembrana), Luh Gede Herryani, SH, M.Kn. (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Buleleng), I Komang Carles, SE (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli), Drs. I Gede Sumantara A.P. (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangsem), Gde Artison Andarawata, S. Ag. (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Klungkung), dan Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, S.IP MAP. (Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gianyar).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00