'Alat Sosialisasi' Menjamur, Bawaslu Bali: Harus Turun Sebelum Penetapan Paslon

Anggota sekaligus koordinator divisi hukum, humas, dan datin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali I Ketut Rudia. (Istimewa)

KBRN, Denpasar : Baliho, dan spanduk dengan foto bakal pasangan calon walikota-wakil walikota maupun bupati/wakil bupati kian menjamur.

Pemandangan ini terlihat di 6 kabupaten/kota di Bali penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. 

Hari Raya Galungan dan Kuningan menjadi celah masing-masing tim suskes bakal pasangan calon 'curi start' kampanye. 

Anggota sekaligus koordinator divisi hukum, humas, dan datin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, I Ketut Rudia mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk menurunkan baliho ataupun spanduk bakal pasangan calon.

"Kalau yang sekarang ini, karena belum ada bakal pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU, dan belum memasuki tahapan kampanye, terhadap baliho-baliho yang sekarang terpasang dibeberapa daerah yang berpilkada itu, itu tusi (tugas dan fungsi) nya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP," terangnya kepada RRI di Denpasar, Senin (21/9/2020). 

"Dan dibeberapa kesempatan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan Satpol PP, dan kepolisian, kami sudah menegaskan. Saat ini bukan tusi kami untuk menertibkan. Itu adalah tugas pokok daripada pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP," sambungnya. 

Rudia menyampaikan, Bawaslu baru bisa bertindak, ketika baliho dan spanduk itu masih terpasang setelah tahapan penetapan pasangan calon walikota-wakil walikota dan bupati-wakil bupati, Rabu 23 September 2020. 

Namun idealnya, masing-masing tim sukses menurunkan seluruh baliho dan spanduk sebelum penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum. 

"Agar dengan kesadaran sendiri mereka menurunkan. Kemudian kalau memang tidak diturunkan, kami meminta kepada Satpol PP untuk membersihkan. Karena setelah memasuki tahapan kampanye yang ada adalah alat peraga kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU, juga nanti dicetak dengan desain atas persetujuan oleh pasangan calon, dengan jumlah tertentu," jelasnya. 

Mantan Ketua Bawaslu Bali periode 2013-2018 itu menyebut, baliho dan spanduk yang terpasang saat ini adalah 'alat sosialisasi'. Menurutnya tidak ada sanksi terhadap pemasangan 'alat sosialisasi'. Meski pada kenyataannya, seluruh baliho dan spanduk itu jelas berisikan foto bakal pasangan calon.

"Ya setelah 23 baru namanya alat peraga kampanye yang dicetak KPU dan dipasang sesuai zonasi," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00