Pilkada 2020, Bawaslu Bali 'Intip' Netralitas ASN

Pilkada 2020, Bawaslu Bali "Intip" Netralitas ASN. (Istimewa)

KBRN, Denpasar : Lima kabupaten dan satu kota di Bali akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020. Keenam daerah itu meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli dan Karangasem. 

Pilkada kali ini pastinya berbeda dibandingkan sebelumnya. Pesta demokrasi lima tahunan di 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten di Indonesia ini masih dibayangi oleh pandemi COVID-19. 

Anggota sekaligus koordinator divisi hukum, humas, dan datin Bawaslu Provinsi Bali, I Ketut Rudia mengakui, pihaknya memiliki tugas baru dalam pilkada 9 Desember 2020. Tugas baru itu adalah memantau penerapan protokol kesehatan sepanjang tahapan pilkada 2020. 

Meski demikian, tugas utama memastikan pilkada berjalan jujur dan adil tetap pihaknya lakukan. Mantan Ketua Bawaslu periode 2013-2018 itu menyebut, Bawaslu Bali melihat dua potensi pelanggaran pada pilkada 2020. Dua potensi pelanggaran itu meliputi politik uang, dan mobilisasi ASN (aparatur sipil negara).

"Saat ini ya memang betul-betul menjadi tantangan buat kami. Tantangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini kan ada beberapa hal, misalnya soal money politic, itu selalu menjadi momok yang menakutkan dalam perjalanan demokrasi kita. Kemudian yang kedua mobilisasi ASN. Kami saja saat ini sudah melakukan penindakan secara administrasi terhadap sejumlah ASN atau pihak-pihak lain yang dilarang oleh Undang-Undang untuk berpartai politik sudah lumayan banyak," katanya ketika dikonfirmasi RRI di Denpasar, Jumat (18/9/2020). 

Rudia mengakui, dugaan pelanggaran oleh ASN terjadi dihampir seluruh daerah penyelenggara pilkada 2020. Dibeberkan, penindakan ini telah dilakukan terhadap 1 kasus di Jembrana yang diduga dilakukan oknum camat, 2 kasus di Badung dengan 1 ASN serta 1 tenaga honorer, dan 3 kasus di Karangasem yang melibatkan 2 ASN serta 1 tenaga kontrak. 

"Ini yang kita ingatkan. Kalau kontrak ini kan diluar dari Undang-Undang ASN, tetapi karena kontrak ini adalah diangkat oleh instansi-instansi dalam hal ini OPD-OPD yang membutuhkan tenaganya dengan berbiaya dari APBD, itu bagian dari birokrasi yang harus bersikap netral, kami tegakkan juga," tegasnya. 

Ia menyampaikan, bentuk pelanggaran yang dilakukan mayoritas berupa jejak digital di media sosial. Menurutnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, seluruh ASN dilarang menyukai, membagikan, dan berkomentar kepada pasangan calon. 

"ASN yang kita tindak itu lebih banyak ya itu, menyukai, membagikan di media sosial. Karena ketidaktahuan mereka. Mereka blundernya di media sosial. ekarang kan jarimu adalah harimaumu," ucapnya. 

"Makanya kita harus hati-hati. Kita selalu mengingatkan kepada dua hal tersebut, yaitu soal politik uang, kemudian mobilisasi ASN. Selain itu juga ada kekerasan, intimidasi, dan ancaman, itu volumenya kecil lah. Teapi yang paling berpotensi sangat besar merusak proses demokrasi kita ini money politic dan mobilisasi ASN," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00