Sistem Ganjil-Genap, Mudarta: Masyarakat Tidak Happy

KBRN, Denpasar : Pemerintah Provinsi Bali berencana memberlakukan sistem ganjil-genap di Pantai Sanur (Kota Denpasar), dan Pantai Kuta (Kabupaten Badung). 

Bahkan sistem ganjil-genap ini kabarnya bakal dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali. 

Tidak sedikit masyarakat angkat bicara soal sistem yang akan diberlakukan akhir September 2021. 

Komentar pedas salah satunya datang dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta.

Mudarta berpandangan, sistem ganjil-genap tidak perlu diberlakukan. 

Karena berbicara penanganan Covid-19, yang harus ditekankan adalah protokol kesehatan serta konsistensi 3T (testing, tracing, dan treatment). 

"Masyarakat sudah stres, sudah jenuh, ketika level PPKM sudah diturunkan dari level 4 ke level 3, masyarakat ini sudah bisa senyum sedikit, masyarakat sudah bisa berpikir untuk jalan-jalan, ke ruang terbuka tentunya, seperti Pantai Sanur, Pantai Kuta dan seterusnya," ungkapnya ketika ditemui RRI.co.id di Denpasar, Senin (20/9/2021)m 

"Kalau itu ruang terbuka, udaranya kan juga sehat. Cukup menjaga jarak masyarakat, tidak perlu lagi ada pembatasan-pembatasan yang tidak diperlukan," imbuhnya. 

Mudarta memperkirakan, pemberlakuan ganjil-genap akan memicu permasalahan baru. 

Ia memprediksi, pos pemeriksaan akan memicu kerumuman. 

Belum lagi akses menuju Pantai Kuta, dan Pantai Sanur yang tidak representatif untuk pemberlakuan ganjil-genap.

Hal itu lantaran kecilnya badan jalan di dua lokasi tersebut. 

Terlebih ketika ada kendaraan yang harus putar balik, Mudarta yakin tidak akan bisa dilakukan, karena mayoritas menerapkan pola satu jalur. 

"Justru kalau dilakukan pembatasan ganjil-genap itu akan berpotensi menimbulkan kerumunan baru di tempat pos-pos pemeriksaan tadi itu. Padahal kalau dibuka begitu saja, asal masyarakat tertib menerapkan 3M tidak akan terjadi kerumunan," tegasnya. 

"Kan tidak mungkin masyarakat dengan warga lain yang tidak kenal duduknya berdesak-desakan. Apalagi ruangnya cukup luas di pantai. Udara disitu juga sirkulasinya mengalir sangat baik. Oleh karenanya kebijakan ini tidak begitu mendesak bagi masyarakat," sambungnya. 

Politisi muda asal Jembrana itu berpandangan, sistem ganjil-genap tidak akan membuat masyarakat bahagia. 

Bahkan ia menuding, kebijakan ini sangat kejam.

Padahal masyarakat saat ini mulai merasakan adanya kelonggaran pasca Bali menyandang PPKM Level 3. 

"Masyarakat tidak happy. Itu kebijakan kejam yang dampaknya tidak ada sama sekali," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00