Polemik Amandemen Terbatas UUD 1945, Bamsoet: PPHN Kebutuhan Bangsa

KBRN, Denpasar : Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah kebutuhan mendesak bagi Bangsa Indonesia. 

Bamsoet pun menampik tudingan, keberadaan PPHN untuk memperpanjang masa jabatan Presiden dari dua menjadi tiga periode. 

Menurutnya, tudingan itu tak mendasar dan memicu kegaduhan sekaligus menimbulkan kecurigaan sesama anak bangsa. 

"Intinya kami ingin mendorong PPHN ini untuk kebutuhan bangsa kedepan," kata Politisi Partai Golkar itu kepada wartawan belum lama ini. 

"Akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Profesor I Nyoman Budiana juga setuju bahwa ada kebutuhan bagi bangsa kita ini tentang arah daripada negara kedepan. Jangan sampai tiap ada pergantian Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota berubah juga haluannya," imbuh Bamsoet. 

Bamsoet menegaskan, PPHN ini mengamanatkan soal integrasi dan kebersinambungan sistem pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah. 

Ia memastikan, tidak ada penumpang gelap dalam proses amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. 

Beberapa hal disebut menjadi dasar dari keyakinannya itu. 

"Presiden sendiri selalu mengatakan, patuh kepada konstitusi dan tidak ingin tiga periode. Kemudian partai-partai politik pun sudah menyiapkan calon-calon untuk bertarung di Pilpres 2024. Jadi menakisme tahapan pemilu sedang berjalan. Partai-partai politik sudah menyiapkan calon-calonnya," tegasnya. 

"Jadi, kuncinya kan di partai politik. Karena pengambilan keputusan itu harus berasal dari partai politik yang ada di parlemen plus kelompok-kelompok DPD yang ada di parlemen," lanjutnya. 

Disinggung keberadaan PPHN akan mengembalikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi, Bamsoet kembali menampik analisa tersebut.

Ia menilai, pernyataan itu sebatas prasangka yang dilayangkan dalam proses amandemen terbatas ini. 

"Tidak ada yang berubah. Karena hanya menambah satu ayat. Lalu bagaimana pertanggungjawaban Presiden? Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat, melalui Sidang Tahunan MPR yang biasa kita gelar setiap tanggal 16 Agustus," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00