Fraksi Golkar Dorong Pemerintah Gratiskan Layanan Rapid dan Swab Tes Tapi Tolak RUU Mikol

KBRN, Denpasar: Fraksi Golkar DPRD Bali terus mendorong Pemerintah Propinsi Bali menggratiskan pelaksanaan rapid test dan swab test untuk masyarakat. Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Rawan Atmaja seusai rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor DPRD Bali , Rabu (18/11/2020) menegaskan pentingnya layanan rapid dan swab gratis tersebut.

Menurutnya permintaan untuk memberikan layanan rapid dan swab test COVID-19 gratis untuk masyarakat Bali didasari atas perekonomian Bali yang kini tengah lesu akibat Pandemi Covid-19.

" Kami sudah pernah sampaikan pada PU terdahulu belum ada tanggapan dari Gubernur terkait dengan Rapid tes dan Swab Tes. Kami tahu dalam situasi seperti ini kalau kita biarkan terus seperti ini kapan kan demikian ya. kan kita sudah tahu keadaan perekonomian khususnya kita di Bali jangankan mau rapid tes keseharian saja susah," ujarnya.

Rawan Atmaja mengatakan,  siap mendukung alokasi anggaran jika Pemerintah menggratiskan kebijakan tersebut. Menurutnya Pemerintah tidak boleh hanya memperhatikan yang sakit saja tetapi semua orang yang nampaknya sehat juga agar ikut diperhatikan.

Selain mendorong Pemerintah menggratiskan Rapid dan Swab tes, fraksi Golkar dalam pandangan umumnya dibacakan I Nyoman Wirya secara tegas menyatakan, menolak RUU minuman beralkohol - Mikol. Mengingat Bali merupakan daerah pariwisata dan minuman beralkohol terkait dengan industri pengolahan sebagai sumber penghidupan masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan upacara adat.

Terkait hal itu Rawan Atmaja yang juga didampingi tim ahli Fraksi Golkar Komang Suarsana mengatakan, Bali memiliki produk lokal seperti arak Bali yang bisa dikemas sebaik mungkin sehingga bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bali. " Bukan berarti kita iri dengan produk luar tidak, tapi bagaimana kita maksimalkan dan kita manfaatkan produk-produk yang ada di kita," imbuhnya.

Terkait pembiayaan daerah terdapat SILPA sebesar sekitar Rp.1 triliun lebih atau naik 20,67% dibanding tahun 2020, Fraksi Golkar minta penjelasan tentang komposisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan besarnya SILPA tersebut.

Nyoman Wirya menambahkan,  Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di daerah Gunaksa Klungkung yang notabene merupakan kawasan rawan bencana, hendaknya dilakukan kajian komprehensif sehingga pembangunannya, mengantisipasi kemungkinan kerawanan bencana dengan baik, mengingat secara historis tahun 1963, kawasan tersebut adalah kawasan yang terkena lintasan lahar Gunung Agung.

Dikatakan, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masysrakat, penyerapan tenaga kerja dan PAD Kabupaten Klungkung jika terwujud sesuai  rencana. Dalam arti, lahan – lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fasilitas publik memiliki daya tarik dipihak investor. Jangan sampai program-program pembangunan telah selesai dan terwujud tetapi tidak menarik dimata investor oleh karenanya, kami usulkan agar sebelumnya dilakukan study kelayakan yang konferhensif oleh lembaga professional. Terhadap program pembangunan yang feasible (layak) Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan sepenuhnya. Sebaliknya jika tidak feasible maka perlu dilakukan kajian sebaik-baiknya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00