KPK Beber Lima Potensi Korupsi Bidang Kesehatan

KPK Beber Lima Potensi Korupsi Bidang Kesehatan. (Istimewa)

KBRN, Kuta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan sektor kesehatan di Indonesia. Alasannya, karena sektor kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak, dan melibatkan anggaran yang sangat besar. 

Kasatgas Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Kedeputian Pencegahan KPK, Kunto Ariawan menyampaikan, pengalaman negara lain khususnya di Amerika Serikat, dimana angka kecurangan disektor kesehatan mencapai 5 - 10 persen. 

Khusus pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), disebut memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya terdapat empat tantangan dalam pelaksanaan JKN, meliputi defisit anggaran, tidak adanya kejelasan pengawasan, potensi kecurangan (fraud), dan perbedaan pemahaman dari sisi peserta, fasilitas kesehatan, tenaga medis, aparat pengawasan serta penegak hukum. 

"Berdasarkan hasil piloting kami ke tiga rumah sakit pada waktu itu bersama dengan BPJS Kesehatan, bersama dengan Kementerian Kesehatan, masih menemukan ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang ada di Rumah Sakit," ungkapnya dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020, Kamis (22/10/2020). 

Kunto Ariawan tak memungkiri, tingginya potensi kecurangan disektor kesehatan dipicu faktor ketidakpastian, timbulnya dampak yang luas, dan ketidakseimbangan informasi. 

Ia membeberkan, kecurangan dan tindakan koruptif disektor kesehatan didominasi lima modus operandi. 

"Berdasarkan Savedoff and Husmann Global Corruption Report 2006, modus-modus korupsi yang terjadi disektor kesehatan itu paling tidak ada lima, yaitu misalnya adanya panthom patients atau pasien palsu, yang sebenarnya tidak ada pasiennya, tetapi tetap ditagihkan pada asuransi, terus misalnya absenteeism, yaitu tidak ada kehadirannya petugas-petugas kesehatan," urainya. 

"Selanjutnya over billing, yaitu penagihan yang berlebihan. Berikutnya ada over provision, yaitu ada tagihan yang lebih yang ditagihkan kepada pasien, maupun yang konspirasi, misalnya terkait pengadaan sarana, dan prasarana kesehatan," sambungnya. 

Sebelum pemberlakuan e-catalogue ditahun 2013, KPK telah memproses tindak pindana korupsi disektor kesehatan. Kasus korupsi sektor kesehatan yang mayoritas ditangani terkait dengan pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana. 

Kunto menegaskan, upaya menekan tindakan koruptif sektor kesehatan memerlukan komitmen pimpinan dalam membangun budaya anti-fraud. Selain itu, harus dilakukan percepatan dan pelaksanaan tugas tim pencegahan dan penanganan kecurangan JKN yang sudah terbentuk. Tim anti-fraud dipastikan tidak untuk memberatkan para pemangku kepentingan, tetapi bertujuan mempermudah dan mengoptimalkan layanan program JKN. 

"Perbaikan tatakelola perlu terus dilakukan dan dikawal pelaksanaannya. Sebagai bagian dari faktor pendukung keberhasilan dan keberlangsungan JKN. Untuk membangun pemahaman mengenai program JKN dan potensi kecurangan didalamnya, sangat memerlukan dukungan pemberitaan dari media," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00