Ini Syarat Memperoleh Vaksin COVID-19 Secara Gratis

Ini Syarat memperoleh Vaksin COVID-19 Secara Gratis. (Istimewa)

KBRN, Kuta : Pemerintah akan membagikan vaksin COVID-19 kedalam dua kelompok. Dua kelompok itu adalah masyarakat dari kalangan menengah atas dan menengah ke bawah. 

Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede mengatakan, kelompok menengah atas akan menanggung sendiri/biaya mandiri untuk vaksin corona. Kemudian peserta dari kelompok menengah ke bawah atau kurang mampu (PBI) akan dibiayai oleh pemerintah secara gratis. 

"Vaksinasi dibagi menjadi kelompok masyarakat gratis oleh pemerintah dan biaya mandiri. Kalau kelas menengah atas akan dibayar sendiri. Karena perhatian kita untuk kelompok masyarakat menengah kebawah gratis biaya vaksin. PBI itu diproyeksikan diberikan gratis tapi kami masih menyisir data," ungkapnya dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020, Kamis (22/10/2020). 

Rektor Universitas Dwijendra, Dr. Gede Sedana ditempat terpisah mengkritisi kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban menjamin kesehatan seluruh warga negara tanpa memandang golongan dan strata sosial. 

"Pandemi Covid 19 ini harus diatasi secara simultan dan serentak sebagai suatu gerakan nasional, sehingga tidak ada lagi warga masyarakat belum atau tidak mendapatkan akses untuk vaksinasi. Akan sia-sia saja jika masih ada warga yang belum vaksinansi karena penularan akan bisa saja terjadi lagi di antara mereka yang belum divaksin. Oleh karena itu, masyarakat jangan dibeda-bedakan lagi untuk vaksinasi, mengingat COVID-19 dapat menyerang siapa saja tanpa memandang perbedaan golongan," tegasnya.

Namun ia mempersilahkan, jika ada masyarakat memutuskan vaksinasi secara mandiri. Hanya saja, ia kembali mengingatkan pemerintah tentang kewajiban memenuhi unsur kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

"Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Misalnya pada Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," bebernya. 

"Selain itu, pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," pungkas Sedana.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00