BPJAMSOSTEK Garap Potensi Perangkat Desa se-Bali

BPJAMSOSTEK Wilayah Banuspa menggelar webinar bertajuk "Efektivitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". (Istimewa)

KBRN, Denpasar : BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua menggelar webinar bertajuk "Efektivitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0".

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) Deny Yusyulian menjelaskan, webinar ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepesertaan perangkat desa dalam program BPJAMSOSTEK.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa) Deny Yusyulian dalam webinar bertajuk "Efektivitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0". (Istimewa)

"Melalui webinar ini kami ingin memperkuat harmonisasi dengan Perbekel dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa se-Provinsi Bali. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga ingin memberikan edukasi terkait program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perisai," ungkap Deny, Selasa (20/10/2020). 

Deny mengakui, potensi perangkat desa di Bali sangat besar. Oleh karenanya, harmonisasi ini diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan angka kepesertaan perangkat desa di Pulau Dewata di BPJS Ketenagakerjaan. 

"Sedangkan sasaran strategis dari webinar ini adalah terakuisisinya perangkat desa se-Provinsi Bali serta pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk dijadikan sebagai Kantor Perisai di desa, khususnya di Provinsi Bali. 

Disisi lain, BPJAMSOSTEK wilayah Banuspa dipastikan berkomitmen meningkatkan layanan kepada seluruh masyarakat, baik pekerja formal maupun informal. Komitmen itu seiring dengan digulirkannya tatanan kehidupan baru dimasa pandemi COVID-19. 

Peningkatan layanan kata Deny dikolaborasikan dengan upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Hal itu diwujudkan melalui layanan klaim tanpa kontak fisik (Lapak Asik). 

"Adapun pelayanan klaim yang dilakukan oleh seluruh peserta, ketika ingin mendapatkan layanan informasi atau layanan klaim, mereka bisa langsung datang ke kantor BPJAMSOSTEK, dan dilayani melalui sebuah sistem yang kami sebut sebagai one to many, yaitu satu orang melayani banyak peserta, dan itu kami hindari betul terkait dengan kontak fisik," ungkapnya. 

"Kami juga melalui kanal yaitu layanan klaim elektronik dengan mengakses di website kita. Para peserta yang ingin mengajukan klaim tinggal mengunjungi website kita untuk mendapatkan informasi, mensubmit dokumen, dan tim kami akan melakukan wawancara terkait dengan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan hari tua (JHT)," sambungnya. 

Deny lebih lanjut menjelaskan, BPJAMSOSTEK juga memiliki layanan berupa klaim kolektif. Skema berlaku bagi peserta BPJAMSOSTEK yang perusahaannya kolaps akibat pandemi COVID-19. 

"Layanan ini dilakukan perusahaan bersangkutan yang diwakili HRD Manager. HRD Manager tinggal menghubungi kami (kantor cabang BPJAMSOSTEK) untuk mendapatkan klaim secara kolektif," jelasnya. 

Selain layanan, BPJAMSOSTEK dimasa pandemi COVID-19 juga telah menjalankan amanat pemerintah berupa pencairan bantuan subsidi upah (BSU) dan relaksasi iuran.

Deny memastikan, BSU adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, termasuk Bali. 

"Ada 261 ribu pekerja di Bali yang mendapatkan BSU dari pemerintah, jumlahnya Rp2,4 juta, yang sudah diberikan tahap pertama sebesar Rp1,2 juta untuk 261 ribu lebih para pekerja di Bali, dan faktanya adalah BSU itu mampu memutar roda ekonomi di Bali. Karena jumlah yang disalurkan di Bali itu mencapai Rp313 miliar untuk tahap pertama," bebernya. 

"Tahap kedua akan ada lagi, mungkin nanti diluncurkan dan dibagikan langsung ke rekening para pekerja, kira-kira itu diakhir bulan Oktober 2020, itu akan terima lagi Rp1,2 juta, dan itu adalah salah satu bentuk dukungan, komitmen pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk menggerakkan roda ekonomi yang ada di Provinsi Bali," lanjutnya. 

Setelah BSU, BPJAMSOSTEK juga menerapkan relaksasi iuran bagi para peserta. Relaksasi iuran disebut bentuk kemudahan bagi para pengusaha yang masih bertahan ditengah pandemi COVID-19. 

"Yang tadinya para pekerja, dan pengusaha membayar iuran ke BPJAMSOSTEK itu untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) 100 pesen, kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memberikan relaksasi iuran atau diskon iuran. Jadi para pemberi kerja hanya membayar iuran 1 persen saja, untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian, sedangkan program Jaminan Hari Tua tetap dibayarkan secara penuh, karena itu adalah tabungan pekerja untuk hari tua. Sedangkan program Jaminan Pensiun itu adalah penundaan, bisa dibayar sampai dengan tahun depan," tuturnya. 

"Keringanan berikutnya adalah pengenaan denda. Kami memahami betul kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Maka yang tadinya denda itu 2 persen, sekarang menjadi 0,5 persen. Itulah bentuk dukungan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah wujud dari kehadiran negara melalui BPJAMSOSTEK untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, khususnya para pekerja yang ada di Bali," imbuh Deny. 

Founder Berkarakter Foundation, Husen Hutagalung pada kesempatan tersebut mengetengahkan materi soal "Aset Berkarakter Desa Wisata".

Ia menyebut, sejak tahun 2011 dunia telah memasuki revolusi industri 4.0. Hal itu ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, dan batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. 

"Dari fenomena tersebut, pariwisata menjadi yang paling terdampak, dengan semakin berwarnanya sektor tersebut," ucapnya. 

Dalam enam dekade terakhir pariwisata menjadi sektor yang perkembangannya sangat pesat. Melihat potensi itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang giat dalam pembangunan pariwisata. Tidak sebatas sumber daya alam, keberagaman sumber daya budaya dan masyarakat menjadi modal bagi Indonesia untuk menarik minat wisatawan. 

"Pariwisata berbasis masyarakat (CBT) sering disebut sebagai alternatif dari kegiatan pariwisata massal, yang pendekatannya bertujuan agar pariwisata menjadi lebih berkelanjutan. Desa wisata merupakan salah satu bentuk aplikasi pariwisata berbasis masyarakat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan," tukasnya. 

Pariwisata berbasis masyarakat kata Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti itu dapat diartikan pengelolaan dan kepemilikannya oleh masyarakat. Bahkan hasil yang diperoleh dari aktivitas itu untuk kepentingan masyarakat. 

Oleh karenanya diperlukan proteksi komprehensif terhadap masyarakat maupun perangkat desa yang kini tengah mengembangkan desa wisata. Langkah itu disebut memperkuat pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal dan ketahanan serta kesejahteraan masyarakatnya. 

"Jika mereka sudah terproteksi, maka model pengembangan pariwisata berkelanjutan akan sangat berguna bagi komunitas lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan peluang sebagai pusat pendidikan kearifan lokal," tutup Penggiat Pemberdayaan Masyarakat tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00